Akademisi Sebut Tidak Dibukanya Formasi CPNS 2023 Berpengaruh Terhadap Angka Pengangguran Aktif

Hal yang perlu diperhatikan adalah soal nepotisme. Karena secara administrasi, bisa saja ada rekayasa untuk meloloskan anak pejabat, atau keluarga pejabat dan para pihak yang menjadi panitia seleksi.

"Kita perlu belajar dari banyak kasus sebelumnya, dimana permainan kotor dalam penerimaan tenaga kontrak, hingga perekrutan tenaga-tenaga sejenis di banyak kantor pemerintah," tuturnya.

Untuk itu,  pengawasan ketat dari masyarakat menjadi penting dan vital.

"Harus ada transparansi dalam proses seleksi PPPK," jelasnya.

Baca juga: Penjabat Gubernur NTT Ayodhia Kalake Harap TBI Motaain Dapat Tingkatkan Ekspor Impor ke Timor Leste

Kemudian harus ada juga uji publik agar kredibilitas proses itu bisa dijamin. Tanpa adanya uji publik terhadap hasil seleksi, bisa saja permainan kotor tidak terdeteksi.

"Akuntabiltas proses seleksi ini sangat ditentukan oleh transparannya proses seleksi hingga uji publik atas hasil seleksi," tandasnya.(rey)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS