Menkes Budi Kunjungi Labuan Bajo, Tinjau Operasi Katarak dan Launching Permenkes RS Kapal

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Berto Kalu

POS-KUPANG.COM, LABUAN BAJO - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melakukan kunjungan kerja ke Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sabtu 9 September 2023.

Dalam lawatan setengah hari itu, Budi melakukan sejumlah agenda di antaranya meninjau pelaksanaan operasi katarak, skrining penyakit jantung bawaan (PJB) dan launching Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) tentang Rumah Sakit Kapal.

Menkes Budi Gunadi Sadikin didampingi Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi, Wakil bupati Yulianus Weng dan sejumlah pejabat dari Kementerian Kesehatan RI.

Baca juga: Kunjungi Timor Tengah Selatan, Gubernur NTT Telepon Menkes RI Minta Serum Anti Rabies 

Adapun total pasien dalam kegiatan bakti sosial yang diselenggarakan di RSUD Komodo itu berjumlah 43 orang. Namun tidak semuanya terlayani, karena setelah dilakukan pemeriksaan tidak semua pengeluhan pasien masuk kategori katarak.

"Jadi total yang terlayani pada operasi katarak sebanyak 15 orang. Sedangkan yang PJB, semua 16 orang itu diskrining," jelas dr. Andre, panitia lokal.

Launching Permenkes Tentang Rumah Sakit Kapal

Sore harinya, Menteri Budi Gunadi Sadikin melakukan joy sailing menggunakan KLM rumah sakit terapung Ksatria Airlangga yang sedang berlabuh di Labuan Bajo, sekaligus melaunching Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rumah Sakit Kapal.

Menkes Budi mengatakan, Permenkes ini akan memperkuat peran rumah sakit terapung yang sudah beroperasi selama ini.

Selain itu untuk meningkatkan aksesibilitas dan mutu pelayanan di daerah terpencil, sangat terpencil, tertinggal, perbatasan dan kepulauan dengan keterbatasan kemampuan pelayanan rumah sakit, yang membutuhkan fasilitas kesehatan bergerak melalui rumah sakit kapal.

Baca juga: Tinjau Kesiapan RSUD Komodo Labuan Bajo Jelang KTT ASEAN, Menkes RI Mengaku Deg degan

"Dengan peraturan nanti intervensi pemerintah dan program pemerintah bisa masuk, seperti BPJS dan bantuan atau donasi dari pemerintah," kata Budi Sadikin.

Direktur Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga, Agus Harianto mengapresiasi dukungan Kementerian Kesehatan terhadap upaya penyelenggaraan layanan kesehatan bergerak.

Bagi Agus, kehadiran Permenkes terkait rumah sakit kapal merupakan bentuk pengakuan dari negara.

"Ada payung hukum untuk membantu rumah sakit kapal. Dengan demikian, kita mendapat pengakuan dari negara bahwa ini betul-betul rumah sakit, sehingga bisa klaim dana layanan BPJS dan memungkinkan bantuan dari Kementerian Kesehatan," ungkapnya.

Mengenal RS Terapung Ksatria Airlangga