Benny Wenda Sambut Baik Seruan MSG untuk Membuka Akses Kunjungan PBB di Papua Barat

POS-KUPANG.COM - Para pemimpin negara-negara Melanesian Spearhead Group (MSG) telah menolak permintaan menjadi anggota penuh oleh kelompok separatis Papua yang tergabung dalam United Liberation Movement for West Papua (ULWP) dengan pimpinan Benny Wenda.

Meskipun demikian, Benny Wenda menyambut baik seruan dari KTT Pemimpin MSG di Port Vila Vanuatu pekan lalu agar Indonesia mengizinkan kunjungan yang telah lama ditunggu-tunggu oleh Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB untuk Papua Barat.

“Saya berharap ketua MSG akan menghormati komitmen untuk menulis surat kepada Indonesia sebagai hal yang mendesak, karena setiap hari intervensi internasional tertunda menyebabkan semakin banyak warga Papua Barat menderita dan semakin banyak pertumpahan darah di Melanesia,” kata Presiden ULMWP Benny Wenda.

“Bahkan menjelang KTT MSG, dengan perhatian kawasan Pasifik terhadap hak asasi manusia di Papua Barat, Indonesia secara brutal menindak demonstrasi damai yang mendukung keanggotaan penuh ULMWP, menangkap puluhan orang dan membunuh warga sipil yang tidak bersalah,” katanya di sebuah pernyataan.

Baca juga: Separatis Papua ULMWP Pimpinan Benny Wenda Ditolak Jadi Anggota MSG Karena Tidak Memenuhi Kriteria

Sebagai anggota asosiasi MSG, Indonesia harus menghormati permintaan ketua MSG, kata Benny Wenda.

“Jika mereka terus menolak akses PBB, mereka akan melanggar kehendak terpadu kawasan Melanesia.

“Seperti yang dinyatakan dalam komunike para pemimpin, kunjungan PBB harus dilakukan tahun ini agar laporan komisioner dapat diajukan sebelum KTT MSG berikutnya pada tahun 2024.”

Wenda mengatakan dia juga menyambut baik komitmen MSG yang akan menulis surat kepada ketua Forum Kepulauan Pasifik (PIF - Pacific Islands Forum) untuk memastikan kunjungan PBB tersebut dilakukan.

Jaminan kunjungan PBB

“PIF harus menghormati seruan ini dan melakukan semua yang mereka bisa untuk menjamin kunjungan PBB,” katanya.

“Kita harus ingat bahwa kunjungan PBB telah diminta oleh lebih dari 85 negara, termasuk semua negara Melanesia yang menjadi anggota PIF, dan 79 anggota Organisasi Negara-negara Afrika, Karibia, dan Pasifik.”

Benny Wenda mengatakan bahwa pada tahun 2019, para pemimpin Pasifik menggambarkan Papua Barat sebagai “masalah hak asasi manusia yang parah” dan menyerukan intervensi PBB sesegera mungkin.

“Sejak itu, kami telah melihat 100.000 warga Papua Barat mengungsi akibat operasi militer Indonesia, desa-desa yang dikosongkan dan dibakar, serta pembantaian di Wamena, Timika dan tempat lain.

“Namun Indonesia belum mau memberikan akses kepada PBB. Kata-kata saja jelas tidak cukup: KTT Pemimpin MSG harus menjadi pemicu tekanan internasional yang sangat besar sehingga Indonesia tidak punya pilihan selain mengizinkan kunjungan PBB.

“Meskipun kami kecewa karena ditolak menjadi anggota penuh pada kesempatan ini, semangat kami kuat dan komitmen kami untuk pulang ke keluarga Melanesia tidak berkurang.

Baca juga: Dua Warga Sipil Tewas di Tangan Orang Tak Dikenal, Belum Pastikan Apakah Benar Ulah KKB Papua