Berita Papua

Benny Wenda Sambut Baik Seruan MSG untuk Membuka Akses Kunjungan PBB di Papua Barat

Benny Wenda menyambut baik seruan dari KTT Pemimpin MSG di Port Vila Vanuatu agar mengizinkan PBB melakukan penyelidikan di Papua Barat.

Editor: Agustinus Sape
X/Youngsolwara Pacific
Delegasi Indonesia di KTT MSG Port Vila Vanuatu. KTT ini menolak usulan keanggotaan penuh ULMWP pimpinan Benny Wenda di MSG, antara lain karena adanya penolakan dari Indonesia karena ULMWP tidak memenuhi kriteria sebagai negara berdaulat. 

“Kita tidak aman dengan Indonesia, dan kita hanya bisa mendapatkan keamanan dengan berdiri bersama saudara-saudari kita di Pasifik.

“Keanggotaan penuh adalah hak asasi kami: secara budaya, bahasa, etnis, dan nilai-nilai kami, kami tidak dapat disangkal dan bangga menjadi orang Melanesia.”

Youngsolwara Pacific mengkritik MSG

Sementara itu, gerakan Youngsolwara Pasifik telah mengeluarkan serangkaian pernyataan kritis mengenai komunike MSG, termasuk menyesalkan fakta bahwa pertemuan puncak para pemimpin bukanlah tempat untuk membahas pelanggaran hak asasi manusia dan mengingatkan para pemimpin akan “visi pendirian”.

Mereka meminta Sekretariat MSG untuk “menetapkan persyaratan, bahwa jika Indonesia tidak mengizinkan dan menghormati kunjungan misi pencarian fakta independen oleh PIF, dan Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, maka Indonesia harus DILARANG dari MSG.”

Mereka juga menuntut “kejelasan mengenai kriteria anggota asosiasi dan keterlibatan mereka masing-masing”.

Indonesia merupakan satu-satunya anggota asosiasi MSG sedangkan ULMWP berstatus pengamat.

PBB akui Papua Barat bagian dari NKRI

Sementara itu, beredar sebuah video yang isinya PBB menolak usulan negara-negara Pasifik untuk melaksanakan referendum di Papua dan mengakui Papua bagian dari NKRI sebagaimana ditetapkan sebelumnya pada tahun 1962 dan pertemuan New York 2019.

PBB melihat kemajuan perhatian terhadap wilayah Papua selama pemerintahan Presiden Jokowi dan memahami kelompok separatis membuat berita hoaks dan melakukan aksi anarkis. PBB menginginkan agar polisi menahan diri.

Benny Wenda dalam KTT MSG di Port Vila Vanuatu pekan lalu secara terang-terangan menyatakan tidak meminta kemerdekaan, tetapi meminta keanggotaan penuh organisasi yang dipimpinnya di MSG.

Baca juga: Para Pemimpin MSG Tolak Bahas Keanggotaan ULMWP di KTT Port Vila Vanuatu

Tetapi KTT MSG menolak permintaan tersebut karena tidak memenuhi kriteria. Menurut MSG, yang boleh menjadi anggota penuh MSG adalah bangsa Melanesia yang memiliki kedaulatan penuh sebagai negara.

Keanggotaan Papua di MSG sudah terakomodir dalam keanggotaan Indonesia karena Papua bagian integral dari NKRI sebagai negara berdaulat

Pada saat Benny Wenda menyampaikan pidato di KTT MSG Port Vila, delegasi Indonesia meninggalkan ruang sidang (walk out) sebagai tanda tidak mengakui posisinya dan menyebutnya sebagai pembohong besar mengenai situasi Papua. Bahkan Benny Wenda sendiri dinilai bertanggung jawab atas sejumlah kasus kekerasan di Papua.

(*/asiapacificreport.nz)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved