Krisis Myanmar Mencerminkan Tindakan Penyeimbangan yang Sulit Timor Leste dalam Aksesi Asean

POS-KUPANG.COM -Komentar Timor Leste yang mungkin mempertimbangkan kembali bergabung dengan Asean jika upaya untuk menyelesaikan krisis Myanmar gagal mencerminkan "tindakan penyeimbangan yang sulit" negara itu dalam menangani norma-norma blok dan kesiapannya untuk bergabung dengan kelompok itu, kata para analis.

Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao mengatakan pekan lalu bahwa Timor Timur, negara termuda di Asia yang mengadopsi demokrasi setelah kemerdekaannya pada tahun 2002, tidak dapat menerima rezim junta militer di mana pun, juga tidak dapat mengabaikan pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar.

“Timor Leste tidak akan bergabung dengan Asean, jika Asean tidak dapat meyakinkan junta militer di Myanmar” untuk mengakhiri konflik, kata Gusmao, mantan pejuang kemerdekaan yang partainya memenangkan pemilihan parlemen negara itu pada bulan Mei 2023.

Sejak Tatmadaw, atau militer Myanmar, menindak rakyatnya setelah melakukan kudeta pada Februari 2021, Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) telah dikritik karena tanggapannya yang buruk dan tidak efektif dalam meminta pertanggungjawaban junta Myanmar.

Baca juga: PM Timor Leste Xanana Gusmao Bersikap Tegas terhadap Junta Militer Myanmar, Tantang ASEAN

Meskipun berjanji untuk mengadakan pemilihan bulan ini, militer menunda langkah tersebut, dengan alasan keamanan dan kekerasan yang sedang berlangsung di negara tersebut. Hal itu memperpanjang keadaan darurat yang diberlakukan setelah kudeta.

Tetapi Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta pada hari Senin mengatakan bahwa Dili adalah "takdir" untuk menjadi bagian dari Asean, mencatat bahwa "tidak adil" untuk mengharapkan Asean menyelesaikan sepenuhnya krisis Myanmar yang rumit.

Muhammad Waffaa Kharisma, peneliti di Center for Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta, mengatakan pernyataan Gusmão bisa mencerminkan kesiapan Timor Leste untuk bergabung dengan Asean.

Memperhatikan bahwa masih akan membutuhkan waktu sebelum Timor Leste dapat menjadi anggota penuh blok tersebut, Muhammad Waffaa mengatakan bahwa “demokrasi berprinsip kuat di Dili, suaranya yang kuat dan advokasi demokrasi dan hak asasi manusia” kemungkinan besar akan digagalkan oleh norma-norma Asean, seperti sebagai prinsip non-interferensi.

“[Prinsip] masih dipahami dengan sangat kaku,” katanya, menambahkan bahwa komentar Gusmão juga mencerminkan kekhawatiran yang meningkat tentang apakah ada ruang “untuk menjadi suara demokrasi yang vokal” karena Dili semakin dekat untuk menjadi negara anggota ke-11 blok tersebut.

Selama lebih dari satu dekade, Dili telah berusaha untuk bergabung dengan Asean, akhirnya diterima pada November lalu. Pengelompokan tersebut sebelumnya mempersoalkan apakah Timor Leste mampu menjadi anggota penuh, mengingat masih dalam proses pembangunan bangsa. Produk domestik bruto Timor Lorosa'e per orang dewasa pada tahun 2021 mencapai US$3.336, menjadikannya salah satu negara termiskin di Asia.

Pada KTT Asean bulan Mei di Indonesia, blok tersebut menyelesaikan peta jalan yang menguraikan langkah-langkah – termasuk bidang politik, keamanan, ekonomi dan sosial budaya – untuk memungkinkan Timor Lorosa’e menjadi anggota penuh.

Dili harus menandatangani 66 perjanjian utama, termasuk Perjanjian Perdagangan Barang Asean, dan Perjanjian Investasi Komprehensif Asean, untuk mendapatkan keanggotaan penuh.

Maria Ortuoste, seorang profesor ilmu politik di California State University East Bay, mengatakan Timor Leste memiliki tindakan penyeimbangan yang sulit terkait dengan keanggotaan Asean, mencatat bahwa ini bukan pertama kalinya Dili menyatakan dukungan untuk hak asasi manusia dan demokrasi di Myanmar.

Baca juga: Presiden Ramos Horta: Timor Leste Idealnya Menjadi Anggota Penuh ASEAN pada Tahun 2025

Mencatat bahwa Gusmão pada tahun 2004 menyerukan pembebasan pemimpin sipil terpilih Aung San Suu Kyi dari tahanan rumah, Ortuoste mengatakan ada sejarah Dili “bergerak antara menjadi pro-demokrasi dengan cara yang mengadu domba dengan Asean, atau mengambil langkah yang lebih pragmatis. mendekati".

“Ramos-Horta mengambil pendekatan terakhir itu,” kata Ortuoste, menambahkan bahwa untuk mendapatkan keanggotaan Asean, Dili memoderasi pernyataan hak asasi manusianya seperti pada tahun 2004, ketika Ramos-Horta menyatakan simpati untuk transisi demokrasi junta saat itu.