Jokowi Serukan Tindakan Pencegahan Polusi Udara di Jakarta Saat Warga Keluhkan Masalah Pernapasan

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Di tengah pola cuaca El Nino, polusi udara telah memburuk di wilayah Jabodetabek di Indonesia, dengan Presiden Joko Widodo - yang menderita batuk terus-menerus akibat buruknya udara - menekankan perlunya intervensi pemerintah untuk mengatasi masalah ini.

Pada Selasa 15 Agustus 2023 pagi, Jakarta mencatatkan kualitas udara terburuk kedua di dunia menurut situs pemantauan kualitas udara IQAir, naik dari posisi keempat sehari sebelumnya, menurut Kompas.

Sejak Juni, Jakarta menduduki peringkat sebagai salah satu kota paling tercemar di dunia, kata seorang pejabat senior lingkungan dan kehutanan kepada media lokal pekan lalu.

“Kalau perlu, kita harus mendorong banyak kantor untuk menerapkan hybrid working yang terdiri dari work from the office dan work from home,” kata Jokowi, yang lebih dikenal dengan panggilan Jokowi, seperti dikutip Antara dalam pertemuan dengan beberapa menteri terkait isu pencemaran udara di Jakarta.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan pada hari Senin bahwa Jokowi telah batuk selama empat minggu karena polusi udara di Jakarta, menambahkan bahwa presiden "tidak pernah merasa seperti ini", menurut Katadata.

Menurut Antara, presiden menekakan beberapa intervensi jangka pendek yang mencakup rekayasa cuaca untuk mendorong curah hujan di daerah tersebut serta peraturan untuk mempercepat penerapan batas emisi.

“Musim kemarau panjang selama tiga bulan terakhir … dan emisi dari transportasi dan kegiatan industri di (Jabodetabek), terutama yang menggunakan batubara dalam industri manufaktur (menyebabkan peningkatan konsentrasi polutan yang tinggi),” katanya.

Jokowi juga menginstruksikan peningkatan jumlah ruang terbuka hijau di wilayah Jabodetabek dan meminta anggaran untuk penyediaan ruang terbuka hijau itu segera disiapkan.

Dalam jangka menengah, pemerintah akan menerapkan kebijakan untuk mengurangi penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil dan mendorong peralihan ke angkutan umum, tambah Jokowi.

Dan untuk jangka panjang, aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim harus diperkuat, ujarnya.

"Pengawasan harus dilakukan di sektor industri dan pembangkit listrik, khususnya di sekitar Jabodetabek. Kita juga harus mengedukasi masyarakat (untuk mengurangi emisi)," kata Jokowi, menurut Antara.

Usai rapat pada Senin, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan pemerintah juga sedang mengupayakan pajak pencemaran lingkungan untuk mengurangi polusi udara yang semakin parah di Jakarta.

Menurut CNN Indonesia, dia mengatakan bahwa perumusan terkait pajak pencemaran masih disiapkan oleh Badan Riset dan Penanaman Modal serta kementeriannya.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah juga dikabarkan sepakat bahwa kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus memberlakukan uji emisi acak pada semua kendaraan bermotor yang memasuki fasilitas kantornya.

"Kemudian, (dapat) menyertakan persyaratan lulus uji emisi untuk perpanjangan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan pembayaran pajak kendaraan," kata Nurbaya seperti dikutip CNN Indonesia.