Tiga Calon Penjabat Gubernur NTT yang Diusulkan ke Mendagri, Penyerahan Dokumen Kamis Besok

POS-KUPANG.COM - Calon Penjabat Gubernur NTT mengerucut tiga nama setelah sembilan fraksi di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan usulan.

Pertama, Irjen Pol Rudolf Alberth Rodja saat ini menjabat Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polhukam.

Kedua, Ayodhia GL Kalake (Sekretaris Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi).

Ketiga, Dr Inosentius Samsul, SH, MH (Kepala Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI).

Ketiganya adalah Putra NTT. Irjen Pol Rudolf Alberth Rodja kelahiran Kupang. Ayodhia GL Kalake berdarah Adonara Kabupaten Flores Timur. Sementara Inosentius Samsul berasal dari Kabupaten Manggarai Timur.

"Benar sudah mengerucut ke tiga nama dengan memperhatikan syarat dan keseimbangan wilayah NTT," kata sumber POS-KUPANG.COM di DPRD Provinsi NTT, Rabu 2 Agustus 2023.

Mengenai tiga nama yang sudah beredar, dia tidak membantah.

Baca juga: Emi Nomleni: Nama Penjabat Gubernur NTT akan Diumumkan Setelah Putusan Presiden

Masih menurut sumber itu, ada satu proses lagi yang akan dilakukan, yakni menanyakan kesediaan tiga bakal calon Penjabat Gubernur NTT. 

"Masih ada satu proses lagi, karena mesti ketemu untuk minta kesediaan mereka. Malam ini penentuannya," ujarnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT Inche Sayuna mengatakan, penyerahan dokumen calon Penjabat Gubernur NTT di Kementerian Dalam Negeri akan berlangsung pada Kamis 3 Agustus.

"Pimpinan DPRD akan menyerahkan semua dokumen termasuk persyaratan teknis yang harus dilengkapi dari masing masing kandidat," kata Inche Sayuna ketika dikonfirmasi.

Sekertaris Partai Golkar NTT ini enggan mengomentari tiga nama calon Penjabat Gubernur NTT yang sudah beredar. 

Diketahui bahwa duet kepemimpinan Viktor Laiskodat dan Josef Nae Soi mengakhiri masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT pada 5 September 2023.

Berikut ini profil Rudolf Alberth Rodja, Ayodhia GL Kalake dan Inosentius Samsul.

Profil Irjen Pol Rudolf Alberth Rodja

Pria yang akrab disapa Rudi Rodja ini lahir di Kupang pada 31 Mei 1966.

Lulusan Akpol 1988 ini berpengalaman dalam bidang Brimob.

Melansir dari p2k.stekom.ac.id, karir Rudi Rodja dimulai dengan menjabat Kasat Brimob Polda Bali (2003).

Kemudian menjadi Kapolres Tabanan (2006) dan Kapolres Buleleng (2008).

Selanjutnya dipromosi menjabat Wadirsamapta Polda Lampung (2009).

Pada tahun 2010 menjadi Widyaiswara Muda Sespim Polri.

Berikutnya, mendapat prmosi menjadi Karoops Polda Papua (2010).

Baca juga: Mengadri: Penetapan Penjabat Gubernur Diputus Agustus 2023

Kemudian Pamen Polda Papua dalam rangka Dik Sespimti (2011).

Setelah menjadi Analis Kebijakan Madya Bidang Brigade Mobil Korbrimob Polri pada tahun 2012, Rudi Rodja menjabat Wakapolda Sulawesi Tengah (2013).

Ia juga dipercayakan menjabat Wakapolda Papua (2014), kemudian Karoprovos Divpropam Polri (2016).

Rudi Rodja selanjutnya dipromosi menjabat Kapolda Papua Barat (2017).

Pada tahun 2019, Irjen Pol Rudi Rodja menjabat Kapolda Papua (2019).

Selepas Kapolda Papua, Irjen Pol Rudi Rodja menjadi Analis Kebijakan Utama Bidang Sabhara Baharkam Polri (2019)

Pada 2 Maret 2023, Irjen Pol Rudi Rodja menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polhukam.

Profil Ayodhia GL Kalake

Tidak banyak informasi mengenai sosok yang akrab disapa Odi Kalake ini.

Beberapa informasi yang diperoleh POS-KUPANG.COM setelah melakukan penelusuran digital, hanya berkaitan dengan pekerjaannya. Sementara informasi pribadinya tidak tersedia.

Odi Kalake dikabarkan berdarah Adonara, Kabupaten Flores Timur. Ia lahir dan besar di Bandung, Jawa Barat.

Dikutip dari marketscreener.com, Ayodhia GL Kalake meraih gelar sarjana dari Universitas Padjadjaran dan master (S2) dari Universidad Complutense de Madrid.

Odi Kalake bekerja di Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi ( Kemenkomarves ).

Ia pernah menjabat sebagai Asisten Deputi Delimitasi dan Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan Kemenkomarves.

Baca juga: Muncul Lagi Dua Nama Baru, Calon Penjabat Gubernur NTT Rekomendasi DPRD Masih Teka Teki

Kemudian menjabat Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenkomarves.

Pada 25 Mei 2021, Ayodhia GL Kalake diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

PTPP merupakan perusahaan plat merah, di bawah Kementerian BUMN. Dengan demikian, pengangkatan Ayodhia GL Kalake tentunya atas persetujuan Menteri BUMN Erick Thohir.

Selanjutnya, pada 3 Januari 2022, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan melantik Ayodhia GL Kalake sebagai Sekretaris Kemenkomarves.

Profil Inosentius Samsul

Inosentius Samsul dilantik menjadi Kepala Badan Keahlian Setjen DPR RI pada 14 Oktober 2020. 

Pria yang akrab disapa Sensi ini mengawali karier dengan menjadi staf Setjen DPR RI selama 1990-1995.

Kepala Badan Keahlian DPR RI, Dr Inosentius Samsul, SH, MH.

Kemudian menjabat Peneliti Bidang Hukum Setjen DPR RI selama 1995-2015.

Selanjutnya, menjadi Kepala Pusat Perancangan UU Badan Keahlian DPR RI selama 2015-2020.

Saat ini ketika Kepala Badan Keahlian Setjen DPR RI, Sensi membawahi lima pusat keahlian untuk mendukung kelancaran pelaksanaan dan tugas DPR.

Pertama, Pusat Perancangan UU, bertugas menyiapkan naskah akademik.

Kedua, Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU, bertugas mengevaluasi UU dan menyiapkan keterangan DPR untuk sidang di Mahkamah Konstitusi.

Ketiga, Pusat Kajian APBN, bertugas membuat kajian dalam penyusunan APBN

Keempat, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, dengan tugas melakukan kajian terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kelima, Pusat Penelitian, bertugas melakukan penelitian.

Tercatat, Inosentius Samsul sudah mengabdi di kesekretariatan DPR RI selama 30 tahun lebih.

Inosentius Samsul lahir di Pembe Desa Rana Mese, Kecamatan Congkar, Kabupaten Manggarai Timur, tanggal 10 Juli 1965.

Baca juga: Fraksi NasDem Usul Inosentius Samsul sebagai Calon Penjabat Gubernur NTT

Ia merupakan anak pertama dari delapan bersaudara, buah cinta pasangan Gerardus Ugar dan Anastasi Ginang.

Melansir kitakatolik.com, pada tahun 1978 Inoesntius Samsul masuk Seminari Menengah Santo Pius ke-XII Kisol Flores.

Sensi tidak melanjutkan pendidikan untuk calon imam. Dia memilih masuk Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (UGM) jurusan Hukum Tata Negara.

Setelah menyandang gelar sarjana hukum, Sensi ke Jakarta mengikuti tes untuk posisi tenaga ahli Setjen DPR RI dan dinyatakan lulus.

Maret 1990, Sensi digodok dan dipersiapkan oleh 15 dosen Universitas Indonesia untuk menjadi bagian dari wadah pemikir atau think tank dari DPR RI.

Tahun 1995, belajar Hukum Ekonomi dengan konsentrasi Perdagangan Internasional di Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Jakarta.

Kemudian meraih gelar doktor (S3) dalam bidang hukum Ekonomi, diambil di Universitas Indonesia.

Inosentius Samsul telah menikah dan dikarunia tiga orang anak, masing-masing Mikhael, Grace dan Cita. 

Selain bekerja di Setjen DPR RI, Inosentius Samsul mengajar di Universitas Katolik Atmajaya, Universitas Mahendradatta Bali, Universitas Indonesia dan Universitas Pancasila.

Pernyataan Mendagri

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengatakan keputusan mengenai siapa-siapa saja yang akan mengisi posisi Penjabat Gubernur tergantung pada Presiden Joko Widodo ( Jokowi ).

Termasuk, di dalamnya, yakni soal jadwal sidang Tim Penilai Akhir (TPA).

Mendagri Tito Karnavian menyebut total ada 170 kepala daerah yang masa jabatannya akan berakhir tahun ini. Jumlah itu terdiri dari 17 gubernur dan 153 walikota dan bupati.

"Tapi kemungkinan besar bulan Agustus pertengahan atau akhir untuk menentukan yang di bulan September," kata Tito Karnavian di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin 31 Juli 2023.

Tito Karnavian mengatakan pemerintah sudah melakukan penjaringan untuk posisi penjabat kepala daerah yang akan berakhir pada September 2023.

"Kami sudah melakukan penjaringan. Kalau gubernur itu kan hanya di daerah cuma satu saja yang memenuhi syaratnya, pejabat pimpinan tinggi madya, eselon 1 berarti struktural itu sekda," kata Tito Karnavian.

Selain dari Sekda, Tito Karnavian mengatakan pihaknya juga menjaring dari semua jabatan eselon 1 struktural di kementerian dan lembaga pemerintah.

Presiden Jokowi sendiri sebelumnya mengatakan telah mengantongi nama-nama calon Pj Gubernur, termasuk Pj Gubernur Jawa Barat pengganti Ridwan Kamil yang akan habis masa jabatannya pada 5 September 2023.

Baca juga: Keramat, Nama Bakal Calon Penjabat Gubernur NTT Dirahasiakan Dari Publik Sebelum Diusung DPRD

"Ya satu-dua (nama) adalah," kata Jokowi usai peresmian tol Cisumdawu di Sumedang, Jawa Barat, Selasa, 11 Juli.

Presiden mengaku belum memutuskan siapa yang akan mengisi Pj Gubernur Jawa Barat. Pasalnya, masa jabatan Gubernur Jabar definitif sekarang ini baru akan berakhir September mendatang.

"Belum lama, wong masih lama. Masih lama. Ini bulan apa? kan masih lama," katanya.

"Masih dua bulan, masih September kan, Jawa Barat masih September, Jateng, Bali, Sumatera Utara masih September. Nama nama sudah mulai (disiapkan)," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan proses penentuan Pj Gubernur di Jawa Barat dan juga daerah lainnya akan melalui proses seleksi oleh tim penilai akhir. Dirinya ikut dalam tim penilai akhir tersebut.

"Ada proses seleksi, tim penilai akhir nanti saya ikut," katanya.

Proses seleksi tersebut kata Jokowi saat ini sudah berjalan. Hanya saja masih dalam tahap seleksi administrasi. "Kalau sekarang masih dalam proses seleksi administrasi dan seleksi lain," katanya.

Sebanyak 17 kepala daerah tingkat gubernur berakhir masa jabatannya pada September 2023. Gubernur yang akan berakhir jabatannya itu yakni Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Gubernur Riau Syamsuar, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.

Kemudian Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Bali I Wayan Koster, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Laiskodat.

Selanjutnya Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, Gubernur Maluku Murad Ismail, Gubernur Papua Lukas Enembe (nonaktif), Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, dan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba. (*)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS