KKB Papua

Pemerintah Negosiasi dengan Pimpinan KKB Papua Egianus Kogoya untuk Mencegah Jatuhnya Korban

Negosiasi antara pemerintah dan kelompok bersenjata Egianus Kogoya dilakukan untuk membebaskan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens

Editor: Agustinus Sape
ANTARA/Rangga Pandu A J
Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat konferensi pers di Fakfak, Papua Barat, pada Jumat, 14 Juli 2023. 

Dia mengatakan pada aksi unjuk rasa para aktivis menuntut agar hak kesulungan mereka sebagai bangsa Melanesia dipenuhi.

Wenda mengatakan Papua Barat berhak atas keanggotaan penuh MSG dengan “ikatan etnis, budaya, dan bahasa kami dengan seluruh Melanesia”.

“Jika para pemimpin Melanesia membutuhkan bukti lebih lanjut tentang perlunya keanggotaan penuh ULMWP, maka Indonesia telah menyediakannya,” ujarnya.

Baca juga: Presiden Jokowi: Semua Jurus akan Ditempuh Demi Bebaskan Pilot Susi Air dari KKB Papua

“Hanya sebagai anggota penuh kami dapat mengungkap pelanggaran berat seperti penangkapan ini di panggung internasional, dan untuk mempertahankan identitas kami sebagai orang Melanesia.

‘Kenapa diam?’
“Indonesia mengklaim berhak menjadi anggota MSG karena mewakili populasi Melanesia lainnya. Jika demikian, lalu mengapa populasi ini tetap diam?

“Indonesia tidak bisa mengklaim mewakili West Papua di MSG, karena kami sudah memiliki perwakilan melalui ULMWP.”

Wenda menuntut atas nama ULMWP dan rakyat West Papua “agar tidak ada penangkapan lebih lanjut yang dilakukan terhadap orang Papua yang berkumpul secara damai untuk menjadi anggota penuh”.

Dia mengatakan Indonesia tidak perlu takut pada orang Papua Barat yang kembali ke "keluarga Melanesia kami".

“Pada saat yang sama, mereka harus memahami bahwa orang Papua Barat berbicara dengan satu suara untuk menuntut keanggotaan penuh. Semua kelompok, usia, jenis kelamin dan suku benar-benar bersatu dan fokus untuk mencapai misi kami. Kami tidak akan terhalang.”

MSG dijadwalkan bertemu di Port Vila, Vanuatu, bulan ini, meski tanggalnya belum diumumkan.

Pekan lalu, Presiden Indonesia Joko Widodo mengunjungi Papua Nugini (PNG) dengan agenda utama perdagangan, pengaturan perbatasan, dan pendidikan.

Namun, seperti dilansir RNZ Pacific, satu topik yang tidak dibahas adalah Papua Barat meskipun negara-negara tersebut memiliki perbatasan sepanjang 760 km.

Diperkirakan 10.000 pengungsi Papua Barat tinggal di PNG, melarikan diri dari konflik berdarah antara separatis bersenjata dan tentara Indonesia.

(antaranews.com/asiapacificreport.nz)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved