Pemerintah Negosiasi dengan Pimpinan KKB Papua Egianus Kogoya untuk Mencegah Jatuhnya Korban

POS-KUPANG.COM - Negosiasi antara pemerintah dan kelompok bersenjata Egianus Kogoya dilakukan untuk membebaskan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, sekaligus mencegah jatuhnya korban, kata Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Kami lebih memilih melakukan negosiasi untuk membebaskan sandera. Kami ingin menghindari korban yang lebih banyak lagi," kata Amin di sela-sela kunjungan kerjanya meninjau taman ruang terbuka hijau di Fakfak, Papua Barat, Jumat.

Wakil Presiden Amin menjelaskan, jika serangan langsung dilakukan dengan menggunakan kekuatan militer terhadap kelompok Egianus Kogoya, akan berisiko menimbulkan beberapa korban jiwa.

Oleh karena itu dilakukan negosiasi yaitu melalui pemerintah daerah bersama tokoh masyarakat dan tokoh agama, ujarnya.

"Kemarin Panglima TNI bergabung dengan kami. Beliau juga memberikan pengarahan kepada kami tentang rencana yang akan dilakukan. Kami menunggu hasilnya," ujarnya.

Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dalam kesempatan terpisah mengatakan, pihaknya akan terus memantau perkembangan proses negosiasi dengan pemerintah daerah, termasuk tokoh adat.

Margono menegaskan, pihaknya tidak mengerahkan pasukan untuk melepas Kapten Mehrtens guna menghindari potensi korban jiwa, terutama dari masyarakat.

Baca juga: KKB OPM Mengklaim Terlibat dalam Penyerangan Warga Sipil di Papua Tengah 

Pada Jumat, Wapres melanjutkan kunjungan kerjanya ke Fakfak, Papua Barat, dan melakukan pertemuan dengan tokoh agama dan tokoh adat serta meninjau taman ruang terbuka hijau.

Amin kemudian melaksanakan salat Jumat di Masjid Raya Baitul Makmur di Fakfak, Papua Barat, dan memberikan pendampingan serta khutbah di sana.

Selanjutnya, usai menyelesaikan kegiatan di Fakfak, Wakil Presiden Amin melanjutkan kunjungan kerjanya ke Teluk Bintuni, Papua Barat, dengan menggunakan pesawat CN-295.

Usai dari Bintuni, Wapres akan langsung menuju Manokwari.

Wenda mengecam 'pelanggaran berat' terhadap aktivis Papua di demo MSG

Seorang pemimpin pro-kemerdekaan Papua Barat mengatakan Indonesia meningkatkan represi terhadap aktivis damai sementara orang-orang bergerak mendukung provinsi tersebut untuk mendapatkan keanggotaan penuh dari Melanesian Spearhead Group (MSG).

Benny Wenda mengatakan 10 aktivis ditangkap awal pekan ini saat membagikan selebaran yang mengiklankan aksi damai untuk mendukung Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) mendapatkan keanggotaan penuh dari kelompok sub-regional.

Wenda menambahkan, keesokan harinya aksi unjuk rasa di Jayapura dan Sentani dibubarkan paksa dan 21 orang ditangkap.

Dia mengatakan pada aksi unjuk rasa para aktivis menuntut agar hak kesulungan mereka sebagai bangsa Melanesia dipenuhi.

Wenda mengatakan Papua Barat berhak atas keanggotaan penuh MSG dengan “ikatan etnis, budaya, dan bahasa kami dengan seluruh Melanesia”.

“Jika para pemimpin Melanesia membutuhkan bukti lebih lanjut tentang perlunya keanggotaan penuh ULMWP, maka Indonesia telah menyediakannya,” ujarnya.

Baca juga: Presiden Jokowi: Semua Jurus akan Ditempuh Demi Bebaskan Pilot Susi Air dari KKB Papua

“Hanya sebagai anggota penuh kami dapat mengungkap pelanggaran berat seperti penangkapan ini di panggung internasional, dan untuk mempertahankan identitas kami sebagai orang Melanesia.

‘Kenapa diam?’
“Indonesia mengklaim berhak menjadi anggota MSG karena mewakili populasi Melanesia lainnya. Jika demikian, lalu mengapa populasi ini tetap diam?

“Indonesia tidak bisa mengklaim mewakili West Papua di MSG, karena kami sudah memiliki perwakilan melalui ULMWP.”

Wenda menuntut atas nama ULMWP dan rakyat West Papua “agar tidak ada penangkapan lebih lanjut yang dilakukan terhadap orang Papua yang berkumpul secara damai untuk menjadi anggota penuh”.

Dia mengatakan Indonesia tidak perlu takut pada orang Papua Barat yang kembali ke "keluarga Melanesia kami".

“Pada saat yang sama, mereka harus memahami bahwa orang Papua Barat berbicara dengan satu suara untuk menuntut keanggotaan penuh. Semua kelompok, usia, jenis kelamin dan suku benar-benar bersatu dan fokus untuk mencapai misi kami. Kami tidak akan terhalang.”

MSG dijadwalkan bertemu di Port Vila, Vanuatu, bulan ini, meski tanggalnya belum diumumkan.

Pekan lalu, Presiden Indonesia Joko Widodo mengunjungi Papua Nugini (PNG) dengan agenda utama perdagangan, pengaturan perbatasan, dan pendidikan.

Namun, seperti dilansir RNZ Pacific, satu topik yang tidak dibahas adalah Papua Barat meskipun negara-negara tersebut memiliki perbatasan sepanjang 760 km.

Diperkirakan 10.000 pengungsi Papua Barat tinggal di PNG, melarikan diri dari konflik berdarah antara separatis bersenjata dan tentara Indonesia.

(antaranews.com/asiapacificreport.nz)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS