Anggota DPRD TTU Sebut Infrastruktur Jalan Menjadi Mayoritas Keluhan Warga Noemuti Timur

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Dionisius Rebon

POS-KUPANG.COM, KEFAMENANU - Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara, Yohanes Salem, S. T mengatakan, berdasarkan hasil rekapan pengeluhan dan harapan masyarakat yang disampaikan saat pelaksanaan reses di Desa Naop dan sekitarnya, mayoritas masyarakat Kecamatan Noemuti Timur mengeluhkan infrastruktur jalan dan saluran irigasi.

Pasalnya, Kecamatan Noemuti Timur masuk sebagai salah satu penyangga atau lumbung pangan Kabupaten TTU dengan sebaran area persawahan mencapai kurang lebih 1000 ha.

Selain itu, kata Sekretaris Fraksi Ampera DPRD TTU ini, di Kecamatan Noemuti Timur juga hadir Rumah Sakit Kusta dan Cacat Umum Bunda Pembantu Abadi satu-satunya rumah sakit kusta terbesar yang ada di Pulau Timor yang membutuhkan akses jalan yang baik. 

Baca juga: Pemkab Timor Tengah Utara Segera Lanjutkan Pembangunan Puskesmas Mamsena 

Di hadapan ratusan peserta reses pria yang akrab disapa Johni tersebut menuturkan, selama tiga tahun anggaran melalui penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD, selalu ada alokasi anggaran untuk peningkatan ruas jalan Oeperigi-Haekto misalnya pada tahun 2022 alokasi anggaran untuk peningkatan jalan Oeperigi-Haekto sebesar Rp 1.110.000.000 dan meningkat pada tahun Anggaran 2023 anggaran peningkatan jalan mencapai Rp.10.517.000.000; di Desa Fatumuti persoalan air bersih di pusat kecamatan dan saluran irigasi serta pengamanan areal persawahan seungkoa akibat aktifitas galian C di sepanjang kali yang berdekatan dengan areal sawah masyarakat dan berakibat pada saat musim hujan tiba areal sawah dikikis oleh banjir.

Johni menjelaskan, dirinya akan memperjuangkan sumur bor untuk mengatasi kekurangan air bersih di pusat Kecamatan Noemuti. Sementara untuk saluran irigasi tahun 2023 ini melalui Dinas PUPR bidang pengairan mengalokasikan anggaran rehabilitasi saluran irigasi sengkoa sebesar Rp 800.000.000.

Sedangkan, di Kecamatan Miomafo Tengah, Desa Nian dan Desa Tuabatan Barat persoalannya lebih didominasi oleh minimnya ketersediaan air bersih pada saat musim kemarau dan penciptaan lapangan kerja di tengah maraknya kasus Tindak pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Untuk persoalan air bersih perlu ikhtiar bersama antara pemerintah Kabupaten TTU dan pemerintah desa untuk sama-sama berkolaborasi dalam program dan kegiatan demi menuntaskan persoalan ketersediaan air bersih dengan memaksimalkan penggunaan dana desa yang hampir mencapai Rp 1 miliar.

Baca juga: Bupati Juandi David Lepas  Calon Jemaah Haji dari Timor Tengah Utara 

"Sementara untuk penciptaan lapangan kerja di desa diharapkan melalui program Dinas Nakertrans Kabupaten TTU  yang selama 3 tahun terakhir ini  sudah secara kontinyu memanfaatkan Balai Latihan Kerja dengan kegiatan pelatihan ketrampilan untuk menciptakan tenaga kerja profesional dan wirausaha baru di berbagai bidang usaha, rekapan persoalan masyarakat ini adalah ungkapan kebutuhan real masyarakat; tentu melalui jalur pokok-pokok pikiran DPRD akan kita dorong  untuk  bisa mendapatkan prioritas pembangunan dalam setiap tahun anggaran," ujarnya saat diwawancarai POS-KUPANG.COM, Rabu, 14 Juni 2023.

Johni menguraikan, kegiatan reses yang dilakukan selama kurang lebih 6 hari berkeliling di  4 desa yang ada di 3 Kecamatan dilaksanakan untuk melihat lebih dekat persoalan masyarakat yang perlu mendapatkan prioritas dalam konsep pembangunan daerah satu tahun ke depan.

Selain itu, momentum ini menjadi kesempatan untuk menyampaikan secara langsung  hasil-hasil sidang kepada masyarakat. 

Baca juga: Kepala BKDPSDM Timor Tengah Utara Beberkan Perkembangan Perekrutan PPPK Tenaga Guru dan Teknis 2022

Ia menerangkan, Daerah Pemilihan (Dapil) 4 terdiri dari 6 kecamatan dan 45 Desa sehingga sulit untuk bisa dijangkau dalam kurun waktu 6 hari, terhitung tanggal 7 hingga 13 Juni.

"Untuk masa reses di awal tahun 2023 saya fokus pada 4 desa yang tersebar di tiga kecamatan  yakni desa Naob di kecamatan Noemuti Timur, Desa Fatumuti di Kecamatan Noemuti, dan 2 desa di Kecamatan Miomaffo Tengah yakni Desa Tuabatan Barat dan Desa Nian," ungkapnya.

Ia menjelaskan, masa reses merupakan agenda Dewan yang memiliki multi manfaat sebagai fungsi yang diemban oleh Wakil rakyat yang berkedudukan di DPRD, reses harus dimanfaatkan oleh anggota DPRD, karena hal itu merupakan momen untuk bertemu dengan konstituen, yang telah mendukung saat pencalonan sebagai wakil rakyat. 

Baca juga: BKDPSDM Timor Tengah Utara Usulkan 1046 Formasi PPPK Tahun 2023

Di sisi lain juga untuk menampung aspirasi konsitituennya. Usulan berupa ketersediaan air bersih, infrastruktur seperti pembangunan dan perbaikan jalan antar desa, saluran irigasi, sumur bor dan pemberdayaan ekonomi, bebernya, relatif masih menjadi primadona.