Kepala BKDPSDM Timor Tengah Utara Beberkan Perkembangan Perekrutan PPPK Tenaga Guru dan Teknis 2022

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Dionisius Rebon

POS-KUPANG.COM, KEFAMENANU - Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia atau BKDPSDM Timor Tengah Utara, Alexander Tabesi mengatakan, hingga saat ini pihaknya telah mengajukan NIPPPK bagi 764 orang calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Guru dan 7 orang Tenaga Teknis tahun 2022 lalu ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

Pengajuan NIPPPK Tenaga Guru dan Tenaga Teknis di Kabupaten Timor Tengah Utara tersebut, saat ini sedang dalam tahap verifikasi BKN RI.

Pasca dilakukan pengajuan dan verifikasi oleh BKN, kata Alexander, BKDPSDM TTU saat ini masih menanti persetujuan teknis dari BKN RI.

Setelah persetujuan teknis ini dikeluarkan oleh BKN, BKDPSDM TTU akan menerbitkan SK Bupati TTU sekaligus surat perjanjian kinerja antara Bupati TTU dan PPPK Guru. 

Baca juga: Anggota DPRD Timor Tengah Utara Apresiasi Peran Nakertrans Dorong Peningkatan Keahlian Masyarakat

Dari total jumlah 764 orang calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Guru Kabupaten TTU tahun 2022 hanya mengakomodir para guru di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). 

"Itu tenaga formasi hanya untuk itu karena keuangan kita hanya sampai SMP saja," ucapnya saat diwawancarai POS-KUPANG.COM, Senin, 12 Juni 2023.

Ia menerangkan, secara khusus untuk Formasi Tenaga Kesehatan PPP tahun 2022, Pemda TTU telah menyerahkan SK dan penandatanganan perjanjian kerja dan telah melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. 

Dikatakan Alexander, formasi PPPK  Tenaga Teknis tahun 2022 yang dinyatakan lulus sebanyak 7 orang saja. PPPK Tenaga Teknis ini telah mengurus semua berkas mereka untuk memperoleh NIPPPK.

"Jadi yang sementara diurus untuk NIPPPKnya ini adalah tenaga teknis sebanyak 7 orang dan tenaga guru sebanyak 764 orang," bebernya.

Baginya, untuk pengurusan administrasi dari tingkat Kabupaten sudah dituntaskan dan dikirim ke BKN. Tahap selanjutnya adalah menanti persetujuan teknis dari BKN. (*)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS