KSU Pos Kupang Sejahtera Gelar RAT Tahun Buku 2022 di Kolam Pancing Baumata

"Isu pengawasan dan pembinaan koperasi jadi fokus. Mengapa,  karena banyak koperasi ilegal. Banyak mengenakan baju koperasi tapi ilegal. Kami punya pejabat pengawas koperasi yang akan mengawasi kondisi ini," ujarnya.

Dikatakan, saat ini koperasi di NTT berjumlah 4291 yang mana ada 491 koperasi primer. 

"KSU Pos Kupang Sejahtera adalah koperasi ke-56 yang melakukan RAT tahun buku 2022," katanya.

Dia juga meminta agar pad RAT tahun berikut perlu melihat urutan RAT yang baku, seperti menyanyikan Lagu Kebangsaan dan Mars Koperasi. Selain perlu ada bendera Merah Putih dan bendera koperasi.

Baca juga: Gubernur NTT Dorong Koperasi Go Digital 

RAT yang dilakukan merupakan momen diskusi, sehingga yang baik dipertahankan dan yang kurang dilengkapi.

"SHU sebenarnya bukan tujuan utama, tapi harus dibicarakan soal program dalam koperasi," katanya.

Dewan Penasihat, Margaretha Iin Wahyuningrum mengatakan, koperasi adalah pertolongan oertama dalam kekurangan atau P3K.
"P3K ini saya alami sendiri, sehingga dengan  berkoperasi banyak manfaat dan sangat luar biasa," kata Iin.

Diharapkan, dengan RAT  maka koperasi ini semakin maju dan SHU juga bisa meningkat.
"Koperasi ini diharapkan lebih baik kedepan," ujarnya.

Baca juga: Pos Kupang Awards 2022, Kopdit Swastisari Ingin Kolaborasi Basmi Koperasi Rentenir

Hasyim Ashari, selaku Dewan Penasihat juga mengharapkan kedepan koperasi ini makin maju dan akan bermanfaat bagi anggotanya.

Sementara Ketua KSU Pos Kupang Sejahtera Alfons Nedabang mengatakan, RAT koperasi tahun buku 2022 ini dihadiri pemerintah dalam hal ini Dinas Koperasi dan Nakertrans Provinsi NTT.

"Kami mohon maaf, karena RAT tahun buku sebelumnya, tidak dihadiri pemerintah, karena kondisi pembatasan akibat pandemi Covid 19," kata Alfons.

Hadir pada RAT ini pengurus koperasi dan anggota.  Sementara pengawas yang hadir, Gerardus Manyela, Novemy Leo dan Hansen Ch Pah. Saat RAT pengurus memberi kesempatan tim pengawas untuk melaporkan hasil pengawasan selama setahun. (*)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS