Ramai-ramai Kritik Jokowi, Anies Baswedan, JK, AHY Sindir Pembangunan Tol dan Penegakan Hukum

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, dan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ramai-ramai mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ).

Kritik yang mereka sampaikan itu terkait pembangunan jalan tol, kesejahteraan masyarakat, hingga penegakan hukum dan demokrasi di tanah air. Hal itu diungkap ketiganya dalam sambutannya di Milad ke-21 PKS di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu 20 Mei 2023.

Anies Baswedan yang di acara itu pertama kali memberikan sambutan menyinggung pembangunan infrastruktur jalan di era pemerintahan Jokowi lebih sedikit dibandingkan era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Awalnya, Anies Baswedan mengakui pembangunan infrastruktur jalan era pemerintahan Jokowi menjadi paling terpanjang dibandingkan kepemimpinan sebelumnya. Namun, eks Gubernur DKI Jakarta itu menyoroti bahwa mayoritas infrastruktur jalan yang dibangun era Jokowi merupakan jalan berbayar.

"Pemerintahan kali ini berhasil membangun jalan tol terpanjang dibandingkan periode-periode sebelumnya. 63 persen jalan tol berbayar yang berada di seluruh Indonesia itu dibangun di era pemerintahan sekarang. Sepanjang 1.569 kilometer dari total 2.499 km itu adalah jalan berbayar," kata Anies Baswedan.

Baca juga: Jusuf Kalla Pilih Anies Baswedan karena Faktor Kecerdasan

Namun, kata Anies Baswedan, jalan-jalan yang tak berbayar atau gratis yang dibangun di era Presiden Jokowi justru sangat sedikit. Padahal, jalan tersebut dipakai untuk mobilitas penduduk dari sudut desa ke perkotaan.

"Jalan yang tak berbayar yang digunakan oleh semua secara gratis yang menghubungkan mobilitas penduduk dari sudut sudut desa ke perkotaan yang menbawa produk-produk pertanian, produk pertanian, produk perikanan dari sentra-sentra tempat mereka dihasilkan ke wilayah-wilayah pasar baik jalan nasional, jalan provinsi, atau pun jalan kabupaten terbangun 19.000 kilometer di pemerintahan ini," ungkap Anies Baswedan.

Anies Baswedan membandingkan pembangunan jalan yang tak berbayar di era Jokowi dengan era SBY. Menurut dia, SBY unggul lebih dari tujuh kali lipat dari Jokowi.

"Kalau coba saya bandingkan dengan pemerintahan 10 tahun yang lalu di jaman presiden pak SBY jalan tak berbayar yang dibangun adalah sepanjang 144.000 atau 7 setengah kali lipat. Bila dibandingkan dengan jalan nasional, di pemerintahan ini membangun jalan nasional sepanjang 590 Km di 10 tahun sebelumnya 11.800 Km 20 kali lipat. Kita belum bicara mutu, kita belum bicara standar dan lain-lain, kita bicara panjangnya," sambungnya.

Menurut Anies Baswedan seharusnya pembangunan infrastruktur harus memberikan keberpihakan kepada masyarakat kecil. Khususnya, pembangunan jalan yang tak berbayar atau gratis bagi masyarakat Indonesia. "Infrastruktur yang bukan hanya untuk sebagian tetapi infrastruktur untuk semuanya," ujarnya.

Baca juga: Anies Baswedan Tak akan Sulit Raih Kemenangan Saat Pilpres 2024, Begini Kata Gus Choi

Selain masalah infrastruktur, Anies Baswedan menyinggung soal subsidi yang tidak tepat. Menurutnya, subsidi seharusnya diberikan kepada yang membutuhkan.

"Bagaimana subsidi kita kelak diatur secara berkeadilan, jangan sampai alokasi subsidi kita justru diberikan kepada mereka yang tidak membutuhkan subsidi. Sementara mereka yang membutuhkan subsidi justru dilewatkan," kata Anies Baswedan.

Senada dengan Anies, Jusuf Kalla juga mengritik pembangunan jalan pada era Presiden Jokowi yang rusak di beberapa kota, seperti Lampung, Jambi, hingga Makassar.

Ia memandang Jokowi lebih masif melakukan pembangunan jalan tol yang dipersepsikan 'hanya untuk orang-orang beruang'. Menurut Jusuf Kalla, hal itu merupakan ketidakadilan untuk rakyat.

"Dengan bangga bahwa pemerintah, juga waktu saya memerintah membuat jalan tol. Itu penting. Tapi 170 ribu Km jalan rusak di Indonesia. Itu data BPS. Artinya orang menganggap, kalau mau jalan baik hanya orang mampu yang bisa dapat. Itu ketidakadilan untuk rakyat," ujar Jusuf Kalla.