Tujuh Cakupan Subsektor Pendataan Sensus Pertanian 2023

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Asti Dhema

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Terdapat tujuh cakupan subsektor pendataan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Sensus Pertanian 2023.

Pada Sensus Pertanian 2023 (ST2023) ada tujuh cakupan subsektor pendataan. Cakupan subsektor tersebut adalah Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Kehutanan dan juga Jasa Pertanian.

Hal ini disampaikan Kepala BPS NTT, Matamira B Kale melalui Kepala Bagian Umum BPS Provinsi NTT, Adi Manafe dalam Sosialisasi Sensus Pertanian Tahun 2023 (ST2023) bersama wartawan dan petani” di lantai dua Gedung BPS NTT pada Selasa, 16 Mei 2023.

Baca juga: BPS NTT Sebut Kota Kupang Alami Deflasi -0,77 Persen

"Tentunya kita bersama-sama akan mengawal pelaksanaan ST2023 ini sehingga tidak ada cakupan yang terlewat untuk dilakukan pendataannya, baik itu cakupan subsektor, cakupan unit usaha pertanian maupun cakupan wilayah,"ungkapnya.

Untuk cakupan unit usaha pertanian pada pelaksanaan ST2023 ada 3 yaitu Usaha Pertanian Perorangan (UTP), Usaha Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB) dan juga Usaha Pertanian Lainnya (UTL). Dari sisi cakupan wilayah, ST2023 mencakup seluruh wilayah perkotaan dan perdesaan di Indonesia.

Dasar pelaksanaan Sensus Pertanian Tahun 2023 (ST2023) adalah berdasarkan Rekomendasi FAO dan amanat UU No.16 Tahun 1997 tentang Statistik. Selanjutnya, Pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 akan menjawab kebutuhan data di level nasional maupun level global. 

Baca juga: Pegawai BPS NTT Bersihkan Pantai di Labuan Bajo, Sosialisasikan Sensus Pertanian 2023

Hal ini karena sensus yang dilakukan oleh Indonesia dan berbagai negara lain mengacu kepada program FAO yang dikenal dengan World Programme for the Census of Agriculture 2020 (WCA). 

Hingga tahun 2022, 123 negara telah melakukan sensus pertanian dan tahun 2023 ini ada 18 negara yang juga akan melakukan sensus pertanian (termasuk Indonesia).

Suksesnya pelaksanaan ST2023 memerlukan dukungan dan kolaborasi berbagai pihak. Salah satu bentuk kerja sama dan kolaborasi yang dilakukan dalam persiapan pelaksanaan ST2023 adalah penyiapan daftar nama atau prelist ST2023.

Daftar tersebut memuat data penduduk dan registrasi petani, dimana BPS berkolaborasi dengan KEMENTAN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). 

Kolaborasi BPS dan lembaga lainnya juga dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendataan lapangan. Kolaborasi BPS dengan BKKBN dan KEMENTAN juga dilakukan untuk melibatkan mitra eksternal sebagai Petugas Lapangan Sensus maupun sebagai Pemeriksa Lapangan Sensus. 

Selanjutnya, kolaborasi juga dilakukan pada Hasil ST2023 berupa Pemanfaatan Basis Data Pertanian Indonesia. Basis data tersebut akan dapat “dibagi pakai” antar kementerian, lembaga, dinas, instansi baik di tingkat pusat maupun di daerah. (dhe)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS