Berita NTT
Pemerintah Diminta Perkuat Kebijakan Perlindungan Pekerja Migran
Dia kemudian menyoroti sejumlah regulasi pemerintah terkait perlindungan pekerja migran yang dinilai belum efektif dan aplikatif dalam penerapannya.
"Ini cara-cara jahat yang harus kita lawan melalui diplomasi politik dalam negeri kita sepanjang kita mengedepakan dignity dan merah putih dan tidak bermental inlander," tegas Benny.
Karena itu, demikian Benny, hubungan antara negara itu harus berbasis pada kesetaraan, semangat saling membutuhkan, tidak ada yang merasa superior dan subordinat.
Baca juga: Lindungi PMI, Pemda Flores Timur MoU dengan BP2MI Pusat
"Sehingga indonesia harus mengambil posisi di ASEAN untuk menaikan bargaining position, khsusunya terkait para pekerja migran kita," katanya.
Di sisi lain, harus ada komitmen kuat dari dalam negeri, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, kementerian dan lembaga, perang semesta melawan sindikat penempatan ilegal harus segera dideklarasikan.
"Negara tidak bernegosiasi dengan para penjahat. Kemudian negara-negara ASEAN harus punya komitmen yang kuat untuk tidak membuka pintu untuk masuknya tenaga kerja asing dari negara luar yang diberangkatkan secara ilegal atau tidak resmi. Karena sindikat human trafficking ini ada di dalam negeri dan luar negeri," tutup Benny. (*)
Ikuti berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.