Pangdam XVII/Cenderawasih Akui KKB Papua Egianus Kogoya Rampas 9 Senjata Api TNI

POS-KUPANG.COM, JAYAPURA - TNI membenarkan ada sembilan senjata api dirampas oleh Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB Papua pimpinan Egianus Kogoya.

Perampasan senjata api terjadi ketika 36 prajurit TNI diserang di Distrik Mugi, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, pada Sabtu 15 April 2023.

Dalam kejadian tersebut, lima prajurit TNI gugur. Tetapi ternyata jumlah senjata yang dirampas lebih dari itu.

Hal ini disampaikan Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen Muhammad Saleh Mustafa di Jayapura, Selasa 9 Mei.

"Sembilan pucuk, sementara lima itu korbannya, mungkin ada senjata yang tertinggal (ketika pasukan lari)," ujarnya.

Pangdam XVII/Cenderawasih mengatakan, TNI sedang berupaya merebut kembali senjata api yang dirampas.

Di satu sisi TNI juga terus menjalankan operasi penyelamatan Pilot Susi Air Philip Mark Merthens yang sedang disandera KKB Papua pimpinan Egianus Kogoya.

Baca juga: KKB Papua Pamer Senjata Hasil Rampasan dari Prajurit TNI

Ia menegaskan seluruh personel yang diturunkan dalam kondisi siap tempur untuk bisa mengambil kembali senjata api tersebut.

"Memang itu betul dan kita sedang melakukan upaya tindakan, kalau namanya bersenjata maka kita tangani dengan taktik dan teknik bersenjata, jadi senjata lawan senjata, kita berupaya mengambil kembali senjata-senjata itu," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Egianus Kogoya dan kelompoknya melakukan aksi pembakaran pesawat Susi Air di Lapangan Terbang Distrik Paro, Nduga, pada 7 Februari 2023.

Egianus kemudian juga menyandera pilot, Kapten Philip Mark Mertens (37) yang berkewarganegaraan Selandia Baru.

Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri sempat menyebutkan, Egianus Kogoya meminta tebusan berupa uang dan senjata api untuk membebaskan Kapten Philip.

Kemudian Egianus Kogoya diketahui sempat berada di Distrik Kuyawage, Kabupaten Lanny Jaya, pada akhir Februari 2023.

Di lokasi tersebut, ia diduga membunuh anak seorang anak kepala kampung yang masih berusia 6 hingga 8 tahun karena ayahnya tidak mau memberi bahan makanan yang diminta oleh Egianus Kogoya.

Pada 15 April 2023, KKB Egianus Kogoya menyerang pasukan TNI di Distrik Mugi. Dalam peristiwa itu, lima prajurit gugur dan beberapa lainnya terluka. Sejumlah senjata api pun hilang dalam insiden penyerangan itu.

Baca juga: 31 Anggota KKB Papua Kini Ditahan, Berkas Perkara Pembunuhan Segera Dilimpahkan ke Kejaksaan

Senjata hasil rampasan itu dipamer Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka ( TPNPB-OPM ) atau KKB Papua.

Ketua Umum TPNPB-OPM Jeffrey Bomanak mengatakan, selain menewaskan sembilan orang, pasukan Egianus Kogoya juga menahan sembilan prajurit TNI.

Anak buah Egianus Kogoya juga mengamankan sembilan senjata dari tangan prajurit TNI.

"Militer (TPNPB)  berhasil mengambil 6 sniper jarak jauh, 3 m16 A1 yang dimilik TNI," kata Jeffrey Bomanak, dilansir dari Rimbah Hutan 61.

Jeffrey Bomanak mengatakan, pihaknya telah mendapatkan laporan bahwa pada saat Prajurit TNI di Distrik Paru, Sabtu 15 April, diserang pasukan KKB Papua pimpinan Egianus Kogoya.

"Militer (TPNPB)  berhasil mengambil 6 sniper jarak jauh, 3 m16 A1 yang dimilik TNI," kata Jeffrey Bomanak.

Senjata-senjata hasil rampasan tersebut dipamerkan melalui akun Rimbah Hutan 61.

Hal senada disampaikan Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom melalui siaran pers Manajemen Markas Pusat Komando Nasional TPNPB-OPM.

Baca juga: Kepala Distrik di Nduga Ditangkap Polisi, Faizal Ramadhani: Pelaku Bantu KKB Papua Beli Amunisi

"Pasukan TPNPB dibawah pimpinan Perek Jelas Kogeya, berhasil tembak mati 9 anggota TNI dan juga rampas 9 pucuk senjata api," kata Sebby Sambom.

"Panglima Komando Daerah Pertahanan III Ndugama Darakkma, Egianus Kogeya dan pasukannya bertanggungjawab atas serangan ini, dan perang terus berlanjut," tegasnya.

Dia juga menyampaikan bahwa TPNPB-OPM sudah ajukan negosiasi damai dengan Pemerintah Selandia Baru dan juga Pemerintah Indonesia namun sudah dua bulan belum dijawab.

"Pemerintah Indonesia melalui militer dan polisinya tidak mengindahkan permintaan dan tuntutan. Namun militer dan polisi Indonesia sudah melakukan Operasi Militer yang massif di Ndugama dan telah membunuh ibu hamil dan juga dua anggota TPNPB pada tanggal 23 Maret 2023," katanya.

Menurut Sebby Sambom, pasukan TPNPB-OPM pimpinan Egianus Kogoya mulai melakukan pembalasannya.

"Oleh karena itu, PBB dan Pemerintah Selandia Baru mempunyai kewajiban untuk desak Pemerintah Indonesia untuk hentikan Operasi Militer. Pemerintah Indonesia bersedia bernegosiasi dengan pimpinan TPNPB di bawah mediasi pihak ketiga yang netral, yaitu PBB," tandas Sebby Sambom.

Baca juga: Tempat Persembunyian KKB Papua Digerebek, 9 Pemuda dan Barang Bukti Diamankan, Begini Ceritanya

KKB Papua memperlihatan senjata hasil rampasan saat terjadi kontak tembak antara pasukan TPNPB-OPM vs Prajurit TNI pada Sabtu 15 April 2023.

Minta Bantuan Senjata

Meski telah memiliki senjata, termasuk hasil rampasan dari prajurit TNI, persenjataan TPNPB-OPM belum memadai untuk menghadapi TNI Polri yang melaksanakan Operasi Militer.

KKB Papua terus mencari dukungan negara-negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa ( PBB ), termasuk Australia dan Selandia Baru.

Ketua Dewan Diplomati TPNPB-OPM Akouboo Amatus Douw telah menyurati Pemerintah Australia dan Pemerintah Selandia Baru untuk meminta bantuan peralatan perang.

Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom menyampaikan hal ini, Sabtu 22 April 2023. Keterangan tertulis Sebby Sambom diunggah akun Rimbah Hutan 61.

Sebby Sambom menjelaskan, Akouboo Amatus Douw mengirim surat pada tanggal 21 April. Adapun isinya, permintaan bantuan senjata kepada Selandia Baru dan Australia.

Baca juga: KKB Papua Terapkan Pola Teroris, Sebar Berita Bohong Klaim Bunuh 16 Prajurit Kopassus

“Negara-Negara anggota PBB, terutama Australia, New Zealand (Selandia Baru), Amerika Serikat, Uni Eropa serta Asia, Afrika, dan Timur Tengah. Karena Indonesia sudah deklarasikan perang lawan orang asli Papua, maka Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat butuh senjata supaya perlawanan harus seimbang," kata Sebby Sambom.

"Dan itu sesuai mekanisme hukum perang internasional, yang dijamin hukum internasional berdasarkan Piagam PBB. Supaya nanti kami lihat siapa yang jago dan akan jadi pemenang dalam perang di Papua,” tambahnya.

Menurut Sebby Sambom, TPNPB-OPM meminta Perdana Menteri Australia Mr Anthony Albanese untuk membahas perang yang sedang berlangsung di Papua Barat yang mana eskalasi meningkat.

PM Australia Anthony Albanese juga harus membahas bersama dengan Perdana Menteri Selandia Baru selama pertemuan bilateral mereka di Australia akhir pekan mendatang.

“Serangan militer TNI baru-baru ini terhadap penduduk di Distrik Ndugama dalam upaya mereka yang gagal untuk membebaskan sandera asal Selandia Baru Mr Phillip Mehrtens, dua warga sipil ditembak mati oleh pasukan militer Indonesia termasuk seorang wanita hamil,” beber Sebby Sambom.

Dalam peristiwa itu, lanjut Sebby Sambom, TPNPB-OPM berhasil membunuh tentara Indonesia, menyita 3 senjata mesin, 9 senapan sniper dan lebih dari 3.000 butir amunisi.

Baca juga: Setelah 2 Tahun Tinggal di Hutan Gegara KKB Papua, Adam Fatete Kini Pulang Bersama TNI

Mayat tentara Indonesia sedang membusuk dengan cepat di wilayah Pertahanan Pasukan TPNPB Ndugama Derakma. TPNPB akan mengizinkan TNI mengambil jenazah kerabatnya.

Sebby Sambom mengatakan, Gerakan Papua Merdeka menyerukan kepada pemerintah Australia dan Selandia Baru untuk mengakhiri perang yang sedang berlangsung ini.

Dia juga berharap kondisi yang terjadi di Papua disampaikan kepada Sekretaris Jenderal PBB untuk rujukan ke Dewan Keamanan PBB dan Mahkamah Internasional sebagaimana disyaratkan dalam Piagam PBB.

Sebby Sambom mengklaim, Papua Barat diduduki secara ilegal oleh Indonesia. Resolusi PBB 2504 (XXIV) hanya mencatat laporan setelah Act of Free Choice palsu pada tahun 1969 dimana militer Indonesia memilih 1026 laki-laki Papua dari hampir 1 juta orang – hanya 0,1 persen – dari orang-orang yang dipaksa dibawa todongan senjata untuk memilih Indonesia.

“Belum pernah ada resolusi PBB yang mengakui kedaulatan Indonesia atas West Papua. Klaim Indonesia atas Wilayah kita harus dirujuk ke Mahkamah Internasional untuk pendapat hukum sebagaimana diarahkan oleh Pasal 37 Piagam PBB,” papar Sebby Sambom.

“TPNPB OPM menyerukan kepada pemerintah Australia dan Selandia Baru untuk datang membantu kami, mengirim tentara Australia dan Selandia Baru ke Papua dan memberikan senjata, amunisi, granat, roket, dan peralatan telekomunikasi. Karena Pemerintah Indonesia baru-baru ini menaikkan status perang kemudian mengirim personel besar-besaran yang dilengkapi dengan peralatan perang militer ke Ndugama."

"Oleh karena itu kami juga menyerukan kepada negara-negara anggota PBB yang memang memberikan bantuan militer ke Ukraina, sekarang saatnya memberikan bantuan yang sama kepada TPNPB OPM untuk mencari jalan kemerdekaan Papua Barat,” tambah Sebby Sambom. (*)

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS