KKB Papua

Pemerintah Diminta Blokir Akses KKB Papua ke Luar Negeri, Hasto: Itu Harus Dilakukan Demi NKRI

Sekjen PDIP ( Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ), Hasto Kristiyanto meminta pemerintah segera menutup akses KKB Papua ke luar negeri.

|
Editor: Frans Krowin
POS-KUPANG.COM/kolase foto
TUTUP AKSES – Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto meminta pemerintah untuk menutup akses KKB Papua ke luar negeri. Ini harus dilakukan demi menjaga keutuhan NKRI dari tindakan separatis yang dilakukan KKB. Aksi KKB itu sudah lebih pada gerakan separatis, sehingga semua instrument negara dikerahkan untuk mengatasinya. 

"Pemerintah juga perlu melalui instruksi langsung Presiden Jokowi dengan dijabarkan menteri pertahanan, panglima TNI, seluruh kepala staf untuk harus jauh lebih serius lagi mengurangi berbagai korban dan melakukan suatu operasi yang bersifat khusus dalam mengatasi berbagai tindakan separatisme," ungkapnya.

"Tetapi ini kan hal-hal yang variabelnya itu sangat banyak. Ada domestik, ada internasional sehingga tentu saja kami serahkan dan kami percaya Bapak Presiden Jokowi akan mengambil suatu direction yang tepat atas persoalan itu," tutupnya.

Baca juga: Pemerintah Diminta Blokir Akses KKB Papua ke Luar Negeri, Hasto: Itu Harus Dilakukan Demi NKRI

Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan akan meningkatkan status operasi Pengamanan Daerah Rawan (Pamrahwan) di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi menjadi Siaga Tempur.

Hal tersebut, kata dia, menyusul baku tembak prajurit TNI dengan Kelompok Separatis Teroris (KST) di wilayah Mugi-Mam Kabupaten Nduga Papua pada Sabtu 15 April 2023 lalu.

Ia menegaskan operasi tersebut tidak akan dilakukan di seluruh wilayah Papua melainkan hanya di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

Selain tingkat kerawanan tinggi, kata Yudo, salah satu yang menjadi indikator operasi siaga tempur adalah wilayah yang tidak berpenduduk.

Wilayah yang tidak berpenduduk yang dimaksud Yudo adalah wilayah yang tidak memiliki perangkat pemerintahan.

Satu di antara perbedaan status Operasi Siaga Tempur dengan Operasi Pamrahwan, kata dia, adalah menyangkut penduduk tersebut.

Indikator lainnya, kata Yudo, adalah apabila wilayah tersebut diketahui sebagai markas KST.

Yudo menyampaikan hal tersebut saat konferensi pers di Base Ops Lanudal Juanda Surabaya yang ditayangkan di kanal Youtube Puspen TNI pada Selasa 18 April 2023.

"Jadi ini untuk memberikan penanda kepada prajurit semuanya bahwa operasi apabila di daerah situ, ini tidak semua di Papua Operasi Siaga Tempur. Khususnya di daerah-daerah yang rawan seperti ini," kata dia.

"Ini dengan adanya seperti ini kan daerah itu langsung kita lokalisir bahwa lokasi tersebut harus kita laksanakan operasi siaga tempur. Dan di situ tidak ada penduduknya. Penduduk yang seperti ada perangkat desa dan sebagainya itu," sambung dia.

Ia mengatakan akan melakukan pemetaan kembali wilayah operasi mana saja yang akan ditingkatkan statusnya menjadi Siaga Tempur.

Namun ia memastikan wilayah operasi di Mugi-Mam Kabupaten Nduga tempat di mana baku tembak terakhir terjadi antara prajurit TNI dan KST statusnya ditingkatkan menjadi Siaga Tempur.

"Tentunya yang sekarang ini komplek Mugi ini yang jelas seperti itu. Nanti kita akan petakan lagi daerah mana saja. Makanya saya tadi sekaligus bersama Pak KSAD memimpin evaluasi untuk operasi yang sudah kita gelar ini dengan adanya kejadian-kejadian seperti ini," kata Yudo.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved