Pemerintah Diminta Blokir Akses KKB Papua ke Luar Negeri, Hasto: Itu Harus Dilakukan Demi NKRI

POS-KUPANG.COM – Sekjen PDIP ( Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ), Hasto Kristiyanto meminta pemerintah segera menutup akses KKB Papua ke luar negeri.

“Penutupan akses ini harus dilakukan, karena aksi Kelompok Kriminal Bersenjata itu telah berubah menjadi gerakan separatis. Makanya akses keluar negeri kelompok itu harus ditutup.”

Hasto Kristiyanto mengatakan itu merespon situasi terkini di Papua, dimana prajurit TNI jadi bulan-bulanan dihantam kelompok kriminal bersenjata yang terus beraksi di daerah tersebut.

Prajurit TNI yang sedang bertugas itu dihajar KKB Papua, ketika mereka sedang berupaya mencari pilot Susi Air, Phillips Mark Merthens yang masih disandera oleh KKB Papua pimpinan Egianus Kogoya.

Dalam insiden tersebut, seorang prajurit TNI atas nama Pratu Miftahul Arifin tewas diterjang peluru. Sementara empat prajurit lainnya terluka.

Sementara sampai saat ini, beberapa prajurit lainnya belum diketahui nasibnya. Hingga kini mereka belum kembali ke satuan, padahal peristiwa baku tembak dengan KKB Papua itu terjadi pada Sabtu 15 April 2023 pukul 16.30 WIT.

Atas perstiwa tersebut, Hasto Kristiyanto mengatakan, bahwa pemerintah harus tegas mengatasi masalah tersebut.

Baca juga: KKB Papua Peralat Ibu-ibu dan Anak-anak Serang TNI, Kisahnya Terkuak dari Prajurit yang Selamat

Selain karena kasusnya terus terjadi, korban jiwa pun berjatuhan dari waktu ke waktu. Sementara korban material lainnya tak terkira nilainya.

Karena itu, tandas Hasto Kristiyanto, ketegasan pemerintah sangat dibutuhkan, termasuk segera menutup akses KKB Papua ke luar negeri.

Bagi PDIP, lanjut dia, KKB Papua telah menjadi gerakan separatism, sehingga negara harus lebih serius lagi mengatasi kelompok separatis tersebut.

"Kami juga merekomendasikan kepada pemerintah bahwa mereka bukan lagi kelompok bersenjata. Mereka adalah gerakan separatisme sehingga semua instrument negara harus dikerahkan untuk hal itu," tegas Hasto saat ditemui di Jiexpo, Kemayoran, Jakarta pada Rabu 19 April 2023.

Hasto juga menyebutkan bahwa penyelesaian masalah gerakan separatisme di Papua itu, bisa dilakukan lewat diplomasi internasional.

"Pendekatan ke kalangan masyarakat, tokoh tokoh masyarakat, gereja, kemudian kelompok adat juga harus terus dilakukan. Penyelesaiannya harus komprehensif,” ujar Hasto Kristiyanto.

Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan Presiden Jokowi, misalnya, harus terus dilakukan sehingga dapat mengatasi berbagai ketidakadilan, melindungi hak-hak wilayah atas tanah adat, juga membangun design bagi masa depan Papua," jelasnya.

Lebih lanjut, Hasto menambahkan Papua yang juga merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah final. Sebaliknya, tidak boleh ada satu pun negara yang bisa mengganggu kedaulatan Indonesia.