BKKBN Gandeng TNI AU Canangkan Percepatan Penurunan Stunting Nasional 2023 di Provinsi NTT

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ray Rebon

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Badan kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN secara langsung menggandeng TNI AU dan Pemerintah Provinsi NTT ( Pemprov NTT ) mencanangkan Pencegahan penurunan stunting secara nasional di Kota Kupang, NTT.

Acara Pencanangan Pencegahan Stunting Nasional tahun 2023 itu bertempat di Aula El Tari Kupang, dihadiri langsung oleh Kepala BKKBN, Dr. dr. Hasto Wardoyo, Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Marsekal TNI Fadjar Prasetyo. Hadir juga, Gubernur NTT, Viktor Laiskodat, Wagub NTT, Josef A. Nae Soi, Ketua DPRD NTT, Emy Nomleni dan unsur Forkopimda NTT.

Dalam sambutannya, Kepala BKKBN Pusat, Dr. dr. Hasto Wardoyo menyampaikan terima kasih kepada jajaran TNI AU dan Pemprov NTT karena mendukung dan sudah bekerja sama dengan BKKBN untuk berkolaborasi menurunkan angka stunting di NTT.

Baca juga: Kapolsek Wulanggitang Jadi Orang Tua Asuh Anak Stunting

Menurut Dr. dr Hasto, permasalahan stunting berada di keluarga yang memiliki anak banyak dengan berada pada kantong-kantong kemiskinan dan yang tinggal di pedesaan serta berpendidikan rendah.

BKKBN pusat juga mendukung langkah Pemda NTT untuk menekankan KB kepada keluarga atau warga masyarakat yang miskin.

Melanjutkan pesan dan arahan Presiden RI, dr. Hasto meminta agar pembangunan SDM itu berawal dari keluarga, sehingga berhasil melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas.

Ia menegaskan bahwa anak yang mengalami stunting pasti mengalami pertumbuhan tidak stabil, salah satunya bentuk fisik yang pendek. Namun ditegaskan orang yang pendek belum tentu stunting.

Baca juga: Polres TTU Canangkan Program Gerakan Orangtua Asuh Bagi Anak Stunting

"Stunting pasti pendek dan pendek belum tentu stunting. Orang yang alami stunting juga pasti pendek, intelektual berat/ IQ rendah dan sebelum memasuki masa tua akan sering sakit-sakitan," ujarnya.

Ia mengakui jika IQ manusia di Indonesia belum dapat dibandingkan dengan negara-negara maju. Namun menurut dia Indonesia memiliki potensi yang besar, tapi harus diubah pola berpikir manusianya.

"Marilah semuanya kita bangkit dengan perbaiki IQ dengan produk lokal kita," ujarnya.

Ia mengatakan berdasarkan data di tahun 2021 lalu, angka kelahiran 130 ribu. 

Baca juga: Gelar Pelatihan TPK, Kadis PPKB Kota Kupang Ajak Fasilitator Berkolaborasi Turunkan Angka Stunting

Angka kelahiran di NTT ini kan diketahui Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat dan para bupati/walikota dan datanya setahun bayi yang lahir 130 ribu. "Kalau skenario bayi yang lahir 130 ribu dan yang stunting 20 persen maka anak stunting 26 ribu dan ini yang harus dicegah agar tidak lahir bayi stunting," jelas dr. Hasto dalam acara tersebut.

Sebagai Kepala BKKBN Indonesia, ia memberi penguatan kepada gubernur, para bupati/walikota di NTT supaya berhitung bersama-sama siapa yang hamil dan siapa yang mau hamil supaya melakukan treatment, dimana pada situasi tersebut  adanya kolaboratif antara pemerintah, BKKBN dan TNI.

Dijelaskan lebih jauh bahwa di NTT dalam setahun pasangan yang hendak menikah itu antara 50-60 ribu orang. 

"Dari pernikahan tersebut pasti yang hamil 40 ribu orang ibu. Karena yang hamil pada tingkat pertama sebanyak 40 ribu orang maka anak stunting itu bisa 8000 orang anak," ungkapnya.

Ia meminta setiap pasangan yang hendak menikah harus berkolaborasi melakukan screening. Supaya sebelum pasangan itu menikah dilakukan pemeriksaan kesehatan maupun umur, sehingga dipastikan pasangan yang belum memenuhi syarat boleh tetap menikah tetapi program hamil ditunda.

"Strategi screening ini harus dilakukan supaya tidak menghabiskan banyak anggaran tetapi stunting tidak diatasi," jelasnya.

Baca juga: Yayasan Kemala Bhayangkari NTT Gelar Webinar Sosialisasi Cegah Stunting

Jadi konsep Pre Konsepsi harus dilakukan dari pada praweding. Kata dia harus pastikan pasangan menikah khususnya pria harus memiliki sperma yang baik dan sel telur perempuan juga harus baik sehingga tidak melahirkan bayi stunting. 

"Kalau strategi screening tidak dilakukan dan anak-anak sudah terlanjur stunting maka untuk mengejar dari belakang dalam hal penanganannya maka akan butuh waktu yang lama," ujarnya.

Dirinya yakin penanganan stunting NTT maupun secara nasional dapat mencapai target karena banyak pihak terlibat, baik pemerintah, TNI-Polri, NGO, BUMN, BUMD sehingga target di 2024 penurunan stunting Indonesia 14 persen.

Sebab target Presiden Joko Widodo SDGs pada 2030 Indonesia harus bebas kelaparan. Sehingga prevalensi stunting Indonesia pada 2030 mendatang pastinya 5 persen. 

Ia menambahkan anggaran stunting secara nasional Rp 34,1 triliun.

Diuraikan, Kementerian Sosial mengelola 23,3 triliun untuk memberi bantuan sosial, PKH dan bantuan non tunai. Sedangkan Kementerian Kesehatan mengelola Rp 8 triliun untuk pembayaran BPJS.

Sementara itu, Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Marsekal TNI Fadjar Prasetyo menyampaikan kerjasama TNI AU dengan BKKBN ini dalam rangka mendukung program nasional dalam melakukan penceegahan stunting, khususnya di NTT.

Menurut dia, TNI AU mempunyai program bakti sosial dan didalam program ini yakni akan menjalankan program pencegahan stunting ini.

Ia meminta semua jajaran TNI AU di wilayah NTT untuk wajib mendukung program maupun pembangunan, khususnya di Kota Kupang.

"Kami memilih program ini dengan harapan bisa berikan sesuatu yang baik kepada daerah ini," ujarnya.

TNI AU mendukung program Pemda NTT dengan siap mempromosikan tanaman kelor dalam berbagai kegiatan.

Selain itu, dirinya berjanji untuk setiap Lanud dan satuan-satuan TNI AU di Indonesia harus mengkonsumsi daun kelor maupun turunan dari tanaman kelor.

Baca juga: Dukung Tekan Angka Stunting, Kapolres TTS dan Ketua Bhayangkari Beri Sembako bagi Anak Stunting

Pada kesempatan yang sama, Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat mengungkapkan angka stunting di NTT saat ini mencapai angka 17,7 persen dari angka sebelumnya 35 persen oleh Kemenkes RI.

Menurut Gubernur NTT Viktor Laiskodat, hasil baik ini merupakan kerja kerasa banyak pihak, salah satunya aparat TNI-Polri.

Ia meminta agar semua pihak harus berkolaborasi untuk percepatan penurunan stunting di wilayah NTT.

Ia mengaku kehadiran TNI AU dan BKKBN memberikan energi luar biasa untuk Provinsi NTT.

"Kami sangat gembira karena dengan hadirnya bapak KSAU dan Jajaran serta kepala BKKBN pusat karena akan memberikan motivasi bagi anak-anak dilapangan untuk bekerja," ungkapnya.

Ia menuturkan sebanyak 10 ribu posyandu di NTT, dimana 5 ribu Posyandu yang belum memiliki alat Antropometri. Sehingga ia memerintahkan agar posyandu yang belum memiliki alat tersebut agar proses penimbangan bergabung dengan posyandu yang telah memiliki alat tersebut, supaya hasilnya sesuai dengan standar dari Kemenkes RI.

Angka stunting NTT saat ini 17,7 persen, tidak menutup kemungkinan pada tahun 2024 akan berada di 14 persen sesuai dengan penetapan stunting secara nasional. Namun semuanya perlu kerja keras dan kolaborasi dari semua pihak. (*)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS