Berita NTT

BKKBN Gandeng TNI AU Canangkan Percepatan Penurunan Stunting Nasional 2023 di Provinsi NTT

Permasalahan stunting berada di keluarga yang memiliki anak banyak dengan berada pada kantong-kantong kemiskinan dan yang tinggal di pedesaan

Penulis: Ray Rebon | Editor: Eflin Rote
POS-KUPANG.COM/RAY REBON
Suasana pencanangan pencegahan stunting nasional tahun 2023 TNI AU dan BKKBN di Aula El Tari, Kota Kupang 

"Dari pernikahan tersebut pasti yang hamil 40 ribu orang ibu. Karena yang hamil pada tingkat pertama sebanyak 40 ribu orang maka anak stunting itu bisa 8000 orang anak," ungkapnya.

Ia meminta setiap pasangan yang hendak menikah harus berkolaborasi melakukan screening. Supaya sebelum pasangan itu menikah dilakukan pemeriksaan kesehatan maupun umur, sehingga dipastikan pasangan yang belum memenuhi syarat boleh tetap menikah tetapi program hamil ditunda.

"Strategi screening ini harus dilakukan supaya tidak menghabiskan banyak anggaran tetapi stunting tidak diatasi," jelasnya.

Baca juga: Yayasan Kemala Bhayangkari NTT Gelar Webinar Sosialisasi Cegah Stunting

Jadi konsep Pre Konsepsi harus dilakukan dari pada praweding. Kata dia harus pastikan pasangan menikah khususnya pria harus memiliki sperma yang baik dan sel telur perempuan juga harus baik sehingga tidak melahirkan bayi stunting

"Kalau strategi screening tidak dilakukan dan anak-anak sudah terlanjur stunting maka untuk mengejar dari belakang dalam hal penanganannya maka akan butuh waktu yang lama," ujarnya.

Dirinya yakin penanganan stunting NTT maupun secara nasional dapat mencapai target karena banyak pihak terlibat, baik pemerintah, TNI-Polri, NGO, BUMN, BUMD sehingga target di 2024 penurunan stunting Indonesia 14 persen.

Sebab target Presiden Joko Widodo SDGs pada 2030 Indonesia harus bebas kelaparan. Sehingga prevalensi stunting Indonesia pada 2030 mendatang pastinya 5 persen. 

Ia menambahkan anggaran stunting secara nasional Rp 34,1 triliun.

Diuraikan, Kementerian Sosial mengelola 23,3 triliun untuk memberi bantuan sosial, PKH dan bantuan non tunai. Sedangkan Kementerian Kesehatan mengelola Rp 8 triliun untuk pembayaran BPJS.

Sementara itu, Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Marsekal TNI Fadjar Prasetyo menyampaikan kerjasama TNI AU dengan BKKBN ini dalam rangka mendukung program nasional dalam melakukan penceegahan stunting, khususnya di NTT.

Menurut dia, TNI AU mempunyai program bakti sosial dan didalam program ini yakni akan menjalankan program pencegahan stunting ini.

Ia meminta semua jajaran TNI AU di wilayah NTT untuk wajib mendukung program maupun pembangunan, khususnya di Kota Kupang.

"Kami memilih program ini dengan harapan bisa berikan sesuatu yang baik kepada daerah ini," ujarnya.

TNI AU mendukung program Pemda NTT dengan siap mempromosikan tanaman kelor dalam berbagai kegiatan.

Selain itu, dirinya berjanji untuk setiap Lanud dan satuan-satuan TNI AU di Indonesia harus mengkonsumsi daun kelor maupun turunan dari tanaman kelor.

Baca juga: Dukung Tekan Angka Stunting, Kapolres TTS dan Ketua Bhayangkari Beri Sembako bagi Anak Stunting

Halaman
123
Sumber: Pos Kupang
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved