Peringatan UU Desa di GBK Dihadiri Megawati, Luhut, hingga Budiman Sudjatmiko 

POS-KUPANG.COM, JAKARTA -  Puncak peringatan sembilan tahun Undang-Undang Desa tahun 2023 digelar di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Minggu (19/3/2023).

Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri tampak hadir dalam peringatan HUT ke-9 Undang-Undang (UU) Desa yang  diikuti 60 ribu kepala desa dari seluruh Indonesia itu.

Sejumlah pimpinan negara juga tampak hadir, seperti  Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi ( Menko Marves ) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Azwar Anas.

Selanjutnya, Wakil Menteri Desa (Wamendes) Budi Arie Setiadi, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan aktivis yang mendorong Undang-Undang Desa, Budiman Sudjatmiko.

Selain itu, sejumlah pimpinan organisasi desa seperti Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia ( APDESI ) hingga Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) juga hadir.

Pantauan Kompas.com, Megawati tampak duduk di kursi paling depan di atas panggung. Ia diapit Khofifah dan Tito. Pada barisan tersebut, duduk Luhut, Azwar, hingga Budiman Sudjatmiko.

Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) APDESI Asri Anas dalam laporannya menyampaikan permintaan organisasi desa agar 10 persen APBN dialokasikan untuk dana desa.

Baca juga: 60 Ribu Kepala Desa Dipastikan Hadiri Pertemuan Nasional di Gelora Bung Karno

Sebelumnya, ribuan kepala desa, perangkat desa, dan BPD berkumpul di GBK untuk merayakan HUT ke-9 UU Desa. Dalam peringatan ini, mereka mendesak agar 10 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan untuk dana desa.

Selain itu, mereka juga meminta pemilihan kepala desa di 7.000 desa pada 2023 tidak ditunda, serta  penetapan Hari Desa Nasional.

Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia ( MPO APDESI ) Muhammad Asri Anas menyebutkan bahwa acara tersebut merupakan acara khusus untuk para kepala desa dan tidak diikuti masyarakat umum.

“60 ribu (peserta). Enggak ada masyarakat, semua kepala desa se-Indonesia,” kata Anas dilansir dari Kompas.com, Sabtu (18/3/2023) malam.

Anas mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut para kepala desa akan menyuarakan permintaan agar 10 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan untuk dana desa.

Baca juga: Bupati Simon Resmi Lantik 119 Kepala Desa di Malaka, 19 Perempuan dan 16 Petahana

Selain itu, pihaknya juga akan mengusung calon presiden (capres). Kendati demikian, ia enggan membeberkan sosok yang akan didukung sebagai capres.

“10 persen APBN untuk dana desa dan mengusung calon presiden,” tuturnya.

Sebagai informasi, pada Selasa 29 Maret 2022, kepala desa dan perangkat desa seluruh Indonesia juga berkumpul di Gelora Bung Karno dalam acara Silaturahmi Nasional Apdesi 2022.