Buku Hukum Bagi Masyarakat Minoritas Digagas Ardhanary Institute

Menurut Pdt Ina, Jika semua pihak berdiri diatas pengakuan yang sama bahwa negara ini negara hukum dan harus menghaomrtai setiap hak warga negaranya maka pemerintah dan pejabat mesti berani mengambil resiko itu, membuat peraturan untuk bisa melindungi kelompok minoritas.

"Setiap warga negera memberi kewajibannya, pemeirntah bilang pajak, gereja bilang persembahan. Pajak dan persembahan itu tidak saja dari satu orang tapi dari semua orang. Pajak diterima, persembahan diterima, tapi mengurus hak mereka, kita menjadi aneh. Menurut saya ini perlu kita siskusi lebih serius," kritis Pdt Ina.

Karena itu butuh pemimpin yang berani dan berprespektif gender. "Saya lihat para pemimpin perspektifnya belum ada, mugnkin yang lain dia hebat tapi dalam isu ini dia lemah, karena itu butuh intervensi. Harus ada keberanian, kemauan dan dia berani berkorban," kata Pdt Ina. (vel)