Berita Nasional

AHY Sentil Jokowi, Anggaran Hanya Membiayai Proyek Mercusuar, Tak Berdampak ke Wong Cilik

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) secara terbuka mengkritik sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi.

Editor: Alfons Nedabang
INSTAGRAM AHY
Agus Harimurti Yudhoyono dan Anies Baswedan saat Demokrat Deklarasi Anies Capres, Kamis 2 Maret 2023. AHY sentil Jokowi, anggaran hanya membiayai proyek mercusuar, tak berdampak ke wong cilik. 

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) secara terbuka mengkritik sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang selama ini sedang dijalankan.

AHY bahkan menyinggung sejumlah proyek mercusuar atau infrastruktur yang dinilai sebagai bentuk pengakuan dari luar negeri, tanpa mempedulikan rakyat.

Tak hanya itu, AHY turut mengritik minimnya lapangan pekerjaan bagi rakyat serta pembangunan food estate yang dinilai terlalu terburu-buru.

Hal itu disampaikan AHY dalam Pidati Politiknya di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (14/3).

Mulanya, AHY menyebut anggaran negara banyak membiayai proyek mercusuar atau pembangunan infrastruktur hanya untuk mendapatkan perhatian dari luar negeri.

Menurutnya, proyek-proyek itu justru tidak banyak berdampak bagi kehidupan masyarakat kecil atau wong cilik. Termasuk, berdampak terhadap rakyat miskin dan tidak mampu.

Baca juga: Anies Baswedan-AHY Mesra Nonton Konser Dewa 19, Nyanyi Bareng Lagu Risalah Hati

"Anggaran terlalu banyak digunakan untuk membiayai proyek-proyek mercusuar yang tidak banyak berdampak pada kehidupan wong cilik, tidak banyak berdampak pada saudara-saudara kita yang termasuk kategori miskin dan tidak mampu," ujar AHY.

AHY menyebut proyek-proyek tersebut membuat defisit anggaran negara yang berimbas terhadap kenaikan utang negara. Bahkan dalam tiga tahun terakhir, kata AHY, utang negara mengalami kenaikan tiga kali lipat.

"Menurut Kementerian Keuangan, di awal 2023 ini angkanya mencapai Rp7.733 Triliun. Belum lagi utang BUMN yang semakin menggunung sebesar Rp1.640Triliun. Faktanya pula, rasio hutang terhadap PDB semakin tinggi," ungkapnya.

Lebih lanjut, AHY menambahkan bahwa pemerintah kini juga kesulitan untuk membayar utang karena keuangan negara terus mengalami tekanan. Nantinya, rakyat yang bakal menanggung utang itu lewat pajak.

"Lagi lagi ada pihak yang berdalih bahwa rasio hutang masih aman. Bukan itu soalnya, kini kita kesulitan membayar hutang karena keuangan negara juga tengah mengahdapi tekanan. Sejatinya rakyat juga yang akan menanggung hutang lewat pajak yang mereka bayar," ujarnya.

AHY juga menyebut masyarakat yang menanggung beban gara-gara utang negara mulai melesat tiga kali lipat selama periode kepemimpinan Presiden Jokowi dalam 8 tahun terakhir.

Tak hanya itu, AHY menyebut utang dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga melesat hingga Rp1.640 triliun terhitung sejak awal 2023 kemarin.

Baca juga: AHY Beberkan Kisah Mengapa Demokrat Pilih Dukung Anies: Ini Hasil Konsultasi Saya dengan SBY

"Dalam 8 tahun terakhir ini, kenaikan hutang pemeritnah mencapai 3 kali lipat," ucapnya.

AHY menuturkan bahwa rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) semakin tinggi. Ujungnya, masyarakat yang harus menanggung utang tersebut lewat pajak yang dibayar kepada pemerintah.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved