Kecewa dan Marah, Anggota DPR RI Anita Gah Desak Pemprov NTT Angkat 1.345 Guru Honorer Jadi PPPK

POS-KUPANG.COM - Anggota DPR RI, Anita Jacoba Gah atau Anita Gah kecewa dan marah atas kebijakan Pemerintah Provinsi NTT ( Pemprov NTT ) yang tidak membuka Formasi PPPK untuk Guru Honorer pada Seleksi PPPK 2022.

Padahal ada 1.345 Guru Honorer yang lulus Passing Grade 2021 belum diangkat jadi PPPK.

Karena itu, Anita Gah mendesak Pemprov NTT untuk segera membuka formasi PPPK untuk 1.345 Guru Honorer.

"Pemprov NTT harus segera buka formasi bagi 1.300 lebih guru honor yang lulus passing grade dari tahun tahun 2021 lalu," kata Anita Gah saat beraudiens dengan Plt. Sekda NTT Yohana Lisapaly, Kaban Keuangan Zakarias Moruk, dan Kadis Pendidikan NTT Linus Lusi di ruang kerja Sekda NTT, Jumat 3 Maret 2023.

Baca juga: CEK di sscasn.bkn.go.id, Hasil Seleksi ASN PPPK Guru 2022 Diumumkan Paling Lambat 10 Maret 2023

Legislator perempuan dari Partai Demokrat ini kecewa terhadap Pemprov NTT karena tidak membuka formasi terhadap ribuan guru honorer yang lulus passing grade.

Sementara kuota yang dibuka oleh pemerintah pusat sebanyak 1 juta itu diisi oleh Provinsi lain.

Diungkapkan Anita Gah, sesuai Surat Edaran Menteri Keuangan RI,  Guru Honorer di tahun 2021 itu harusnya diangkat pada Januari 2022, namun hal itu tidak dilakukan Pemprov NTT. 

Sebagai perwakilan rakyat di pusat, menurut Anita Gah, Provinsi NTT sangat kekurangan guru, bahkan di tahun 2021 lalu Menpan-RB mengalokasikan kurang lebih 8 ribu guru untuk NTT dengan total anggaran sebesar Rp 157 miliar.

Baca juga: Anggota DPR RI Anita Gah Nilai Gubernur NTT Viktor Laiskodat Tak Bijaksana

"Sebagai wakil rakyat di pusat, saya mendesak Pemprov NTT untuk membuka formasi guru PPPK di NTT sebesar-besarnya," tegas Anita Gah.

Di Provinsi NTT, hingga saat ini 3000 guru honorer yang diangkat dan sisanya 1300 lebih guru honorer yang belum diangkat.

"Sedangkan dari Dinas Pendidikan sendiri baru 3.000 honorer yang telah diangkat menjadi guru P3K, dan masih tersisa 1.300 lebih honorer untuk Provinsi NTT," lanjut dia.

Hal ini menurut Anita, karena sejak tahun 2022, Pemprov NTT melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTT, tidak membuka formasi bagi guru honorer.

Selaku wakil rakyat yang duduk di Komisi X yang membidangi pendidikan, Anita mengaku merasa rugi atas hal tersebut. Pasalnya, anggaran yang diperjuangkan di Komisi X tidak dapat dimanfaatkan secara baik di NTT.

“Baru diangkat pada bulan Juni dan Desember 2022, itupun bertahap," sebut Anita.

Anita mengaku sudah pernah menanyakan kepada Menteri Pendidikan mengenai anggaran untuk pengangkatan 1 juta honorer, dan menteri saat itu menyatakan anggaran tersebut ada.