Papua

PM Papua Nugini dan PM Fiji: Kedaulatan Indonesia atas Papua Harus Dihormati

Perdana Menteri Papua Nugini James Marape dan Perdana Menteri Fiji Sitiveni Rabuka menegaskan bahwa kedaulatan Indonesia atas Papua harus dihormati. 

Editor: Agustinus Sape
Fiji govt/RNZ Pacific
Presiden ULMWP Benny Wenda saat menyerahkan bendera Bintang Kejora kepada Perdana Menteri Fiji Sitiveni Rabuka. Rabuka mendukung warga Papua Barat sebagai sesama Melanesia, tetapi menghormati kedaulatan Indonesia atas Papua. 

POS-KUPANG.COM - Perdana Menteri Papua Nugini James Marape dan Perdana Menteri Fiji Sitiveni Rabuka menegaskan bahwa kedaulatan Indonesia atas Papua harus dihormati. 

Hal itu disampaikan Marape dan Rabuka dalam konferensi pers bersama pada awal pekan ini, menanggapi upaya sejumlah orang Papua yang tergabung dalam United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), sebuah organisasi yang sedang berjuang untuk kemerdekaan Papua, lepas dari Indonesia .

Marape mengatakan, meski PNG bersimpati dengan orang Melanesia di Papua Barat, itu “tetap menjadi bagian dari Indonesia.”

 

“Kami tidak ingin mengimbangi keseimbangan dan tempo,” kata Marape.

Rabuka menambahkan, kasus serupa juga terjadi di wilayah Pasifik.

“Kami memiliki komunitas Mikronesia, Melanesia di Fiji dan negara asal mereka sekarang menghormati kedaulatan Fiji,” katanya.

“Saya yakin mereka (negara-negara Pasifik lainnya) memiliki kontak langsung orang-ke-orang dengan (komunitas di Fiji) untuk meningkatkan penghidupan mereka di sini dan juga terus mempromosikan budaya mereka karena warisan mereka.”

Hal itu, kata dia, sama untuk orang asli Papua di Indonesia.

“Kita harus menghormati masalah kedaulatan di sana karena itu juga bisa berdampak pada kita jika kita mencoba menangani mereka (Papua Barat dan Indonesia) sebagai negara yang terpisah dalam negara yang berdaulat.”

Dukung Papua Barat bergabung dengan MSG

Sitiveni Rabuka adalah pemimpin Fiji pertama dalam 16 tahun yang mengadakan pertemuan empat mata dengan presiden United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), sementara juga menegaskan bahwa pemerintahnya akan mendukung upaya para juru kampanye kemerdekaan untuk menjadi anggota penuh Melanesian Spearhead Group (MSG - Kelompok Ujung Tombak Melanesia).

Namun, “masalah kedaulatan” perlu dipertimbangkan, kata Rabuka kepada RNZ Pacific.

Presiden ULMWP yang diasingkan Benny Wenda mengatakan bahwa “Melanesia sedang berubah” setelah pertemuannya dengan perdana menteri Fiji kemarin.

Wenda mengatakan Rabuka menyambutnya dengan “hati terbuka” dan mendengarkan tentang kekejaman hak asasi manusia yang dihadapi oleh penduduk asli Papua.

Halaman
123
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved