Pembangunan BTS di 8 Kabupaten di NTT Ditargetkan Selesai Maret 2023

Laporan Reporter POS-KUPANG. COM Annie Toda

POS-KUPANG. COM, KUPANG - Percepatan pembangunan Base Transceiver Station atau BTS di 8 kabupaten di Nusa Tenggara Timur ( NTT ) ditargetkan akan selesai bulan Maret 2023 dengan status in service. 

Adapun 8 Kabupaten tersebut adalah Kabupaten Alor, Kabupaten Lembata, Kabupaten Ende, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Sikka. 

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kominfo NTT Drs. Aba Maulaka saat melaporkan tindak lanjut rekomendasi rakor bidang Kominfo di Belu 24 Februari 2022 yang lalu dalam kegiatan Rakor Kominfo NTT 2023 bertempat di Hotel Kristal Kupang Kamis 23 Februari 2023.

Baca juga: UMKM MoriGe Binaan Bank NTT Ikut Berpartisipasi dalam Expo UMKM Rakor Kominfo NTT

Saat ini di 8 kabupaten tersebut sudah terdapat 18 BTS yang masih dalam proses instalasi menuju in service yaitu Lembata 2 BTS, Ende 12 BTS, Manggarai 1 BTS, Manggarai Timur 1 BTS, Flores Timur 1 BTS dan Sikka 1 BTS. 

Proses percepatan pembangunan BTS ini menurut Aba merupakan salah satu tindak lanjut rekomendasi rakor kominfo di Belu tahun 2022 lalu dimana penyelenggaraan E-Government yang diaplikasikan dalam bentuk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE membutuhkan dukungan berupa infrastruktur yang mumpuni dan sesuai dengan kebutuhan. 

Dikatakan Aba, ada 4 point rekomendasi rakor Kominfo NTT di Belu tahun 2022 yang kini sudah dalam proses pengaplikasian yaitu pertama bidang E-Government yang meliputi dukungan alokasi anggaran untuk penyelenggaraan SPBE dan sudah terealisasi dengan penetapan anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 2.535.468.229 dan anggaran tahun 2023 meningkat menjadi Rp. 5.254.964.920, kemudian penyiapan dokumen arsitektur SPBE yang sudah diatur dalam Pergub NTT Nomor 72 tahun 2022 tentang arsitektur sistem pemerintahan berbasis Elektronik pemprov NTT, sistem manajemen keamanan informasi SPBE yang juga sudah diatur dalam Pergub NTT nomor 19 tahun 2021, penggunaan tanda tangan Elektronik (SRIKANDI) di setiap kabupaten/kota , pembentukan tim koordinasi SPBE dan layanan aplikasi terintegrasi. 

Baca juga: Rakor Kominfo NTT Hari Kedua, Pemateri Sebut Nilai Pengawasan Kearsipan di NTT Masih Kurang 

Kedua bidang infrastruktur TIK yang meliputi usulan DAK yang kini belum dapat diakomodir pemerintah pusat, penyusunan blur print arsitektur SPBE yang sudah diatur dalam Pergub NTT nomor 86 dan sudah terlaksana, dimana kata Aba, kebutuhan bandwidth PD dan integrasi jaringan intra pemerintah sudah dilakukan untuk efisiensi dan kualitas layanan. 

Hal termasuk dengan pembangunan BTS di seluruh kabupaten /kota di NTT dengan jumlah unit yang direncanakan sebanyak 435 unit. 

Baca juga: Rakor Kominfo Hari Kedua Diisi Best Practice Visitasi di Command Center, SPBU & Telkom Kupang

Ketiga, bidang persandian dan keamanan  atau yang sudah diaplikasikan dengan dibukanya layanan keamanan informasi ITSA dan CISRT, keempat adalah bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik.

Khusus bidang ini menurut Aba, sudah ada pembentukan KIM di desa yaitu Desa Wehali Kabupaten Malaka, Desa Kabuna Kabupaten Belu, dan Desa Kuatae di Kabupaten TTS, adanya penguatan layanan PPID serta migrasi TV analog ke TV Digital, Bimtek serta penyerahan STB di Desa Wehali kabupaten Malaka, Desa Kabuna Kabupaten Belu, Desa Kuatae Kabupaten TTS. 

Aba berharap, di Rakor Kominfo NTT tahun 2023 kali ini para peserta bisa menghasilkan rekomendasi sesuai arahan Gubernur NTT melalui Wakil Gubernur NTT Dr. Josef Nae Soi yang hadir membuka kegiatan rakor Kominfo Rabu 22 Februari 2023 yaitu outcome digital real sebagai bentuk transformasi digital yang bisa diaplikasikan dalam sistem pemerintahan untuk mewujudkan NTT bangkit masyarakat sejahtera. (Ent)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS