Berita Lembata
Film Awololong Melolong: Refleksi Perjuangan Masyarakat Tolak Proyek Wisata di Lembata
Film tentang perjuangan masyarakat menolak proyek kawasan wisata di Pulau Siput Awololong itu ditayangkan perdana secara serentak pada Jumat 10/2/2023
Penulis: Ricardus Wawo | Editor: Eflin Rote
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, RICKO WAWO
POS-KUPANG.COM, LEWOLEBA - Komunitas Langit Jingga Film memproduksi film dokumenter berjudul Awololong Melolong. Film tentang perjuangan masyarakat menolak proyek kawasan wisata di Pulau Siput Awololong itu ditayangkan perdana secara serentak pada Jumat, 10 Februari 2023 di empat kota yakni, Lewoleba, Kupang, Jogjakarta dan Jakarta. Di kota Lewoleba, penayangan perdana digelar di pemukiman Rayuan Kelapa Barat, di pesisir kota Lewoleba, yang dihadiri ratusan masyarakat dari anak kecil hingga orang dewasa.
Awololong Melolong merupakan dokumenter yang merefleksikan kembali perjuangan masyarakat, mahasiswa dan para aktivis menentang rencana ambisius Pemerintah Daerah mendirikan tempat wisata di Pulau Siput Awololong pada tahun 2018. Pulau berpasir putih ini berada di lepas pantai Lewoleba.
Menurut legenda, Pulau Siput Awololong dulunya adalah sebuah kampung besar yang musnah karena ada bencana besar. Warga yang selamat dari bencana itu kemudian bermigrasi ke pulau Lembata. Atas dasar itu, pulau ini pun disebut punya keterikatan emosional kultural dengan beberapa suku yang kini mendiami kampung-kampung yang ada di daratan Lembata.
Baca juga: Lapas Lembata Gandeng Puskesmas Lewoleba Periksa Kesehatan Warga Binaan
Remi Tolok menyebut pulau itu sebagai ‘kuburan massal’ nenek moyang beberapa suku di Lembata. Ini kemudian jadi salah satu alasan kenapa masyarakat menolak rencana pemerintah yang hendak menyulap pulau Awololong jadi kolam renang terapung dan fasilitas wisata lainnya. Remi ikut memobilisasi masyarakat menolak proyek Awololong.
“Sebagai bahan edukasi, Film ini perlu ditayangkan di kampung-kampung. Tidak hanya di kota saja, supaya bisa ditonton masyarakat yang tidak bisa akses Youtube dan media sosial,” ujar Remi usai nonton bareng (nobar).
Abdul Gafur Sarabiti, sang sutradara, mengaku ada banyak orang yang terlibat dalam advokasi dan perjuangan menentang proyek Awololong. Namun tidak semuanya masuk dalam film berdurasi 50 menit itu.
Gafur terlibat langsung dalam unjuk rasa menentang proyek yang kemudian terhenti akibat kasus korupsi tersebut. Dia menggambarkan film dokumenter itu sebagai media penyebarluasan nilai-nilai gerakan sosial masyarakat ketika berhadapan dengan pemerintah. Dia tegaskan, gerakan sosial pertama-pertama bermula dari kesadaran masyarakat, bukan peran organisasi mahasiswa atau kelompok aktivis belaka.
Baca juga: Pemilu 2024, KPU Dan Bawaslu Lembata Sukseskan Verifikasi Faktual DPD Tingkat Kabupaten
Awololong Melolong mengulas cukup padat dinamika yang terjadi di era kepala daerah Eliaser Yentji Sunur dan Thomas Ola Langoday. Mulai dari awal mula proyek itu digagas hingga puncaknya pada aksi unjuk rasa besar-besaran di Lewoleba, Kupang, Makassar dan Jakarta, termasuk bentrokan dengan kepolisian.
Selain mewawancarai lagi kelompok-kelompok yang terlibat, Langit Jingga juga mengumpulkan potongan-potongan video dan berita terkait yang pernah dimuat di media massa.
Memilih pemukiman Rayuan Kelapa Barat sebagai lokasi nobar rupanya juga keputusan yang tepat. Masyarakat di kampung nelayan itu sangat antusias menyaksikan Awololong Melolong karena mereka juga jadi bagian dari perjuangan menolak proyek mangkrak itu. Jika dibandingkan dengan gedung-gedung mewah atau aula outdoor, secara teknis, konsep layar tancap semacam itu lebih mendekatkan karya film dengan masyarakat, dengan realitas sosial. Karya audio visual itu semakin membumi.
Seperti kata Bung Raff dari Komunitas Film Kupang yang hadir malam itu, Awololong Melolong menjaga kewarasan masyarakat yang ditandai dengan adanya keresahan dan kegelisahan pada pembangunan yang tidak berpihak pada masyarakat.
“Film ini jadi salah satu saluran yang dipakai ketika media mainstream menemukan stagnasi dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat,” tambah Alexander Taum, ketua Forum Jurnalis Lembata. Alexander menekankan pentingnya peran masyarakat sipil, organisasi mahasiswa dan aktivis untuk mengontrol pembangunan di tanah Lepan Bata. (*)
Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.