Berita NTT
Pemprov NTT Dukung Tekad Presiden Terkait Upaya Hilirisasi Kekayaan Laut
Viktor Laiskodat usai mengikuti Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) Tahun 2023 secara virtual di Ruang Rapat Gubernur, Senin, 7 Februari
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Agustinus Tanggur
POS-KUPANG.COM, KUPANG - Pemprov NTT siap mendukung tekad Presiden Jokowi terkait upaya hilirisasi terutama di bidang sumber daya kelautan.
Hal ini disampaikan oleh Gubernur NTT, Viktor Laiskodat usai mengikuti Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) Tahun 2023 secara virtual di Ruang Rapat Gubernur, Senin, 7 Februari 2023.
"NTT merupakan provinsi dengan luas lautan lebih besar dari daratan. Untuk trasformasi sumber daya laut ini tentu dibutuhkan dukungan dari semua komponen terkait. Kita tidak bisa hanya mengandalkan para nelayan tapi juga semua komponen lainnya termasuk TNI Angkatan Laut dan pemangku kepentingan lainnya agar transformasi pengelolaan sumber daya laut ini dapat optimal. Itulah yang semangat yang sedang kita bangun di NTT yakni semangat kolaborasi," jelas Gubernur NTT Viktor Laiskodat.
Turut mendampingi Gubernur NTT adalah para staf khusus Gubernur, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda NTT, Kepala Badan Keuangan NTT, Kepala Biro Ekonomi Setda NTT dan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda NTT.
Baca juga: Pemprov NTT Dapat Alat Deteksi Virus ASF dari Pemerintah Australia
Kegiatan PTIJK yang dihelat oleh Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) di Hotel Shangri-La, Jakarta itu dihadiri oleh Presiden Joko Widodo.
Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta OJK untuk meningkatkan pengawasan berbagai produk jasa keuangan agar masyarakat makin terlindungi.
"Saya melihat masyarakat memerlukan perlindungan yang pasti terhadap produk jasa keuangan, baik itu yang namanya asuransi, pinjaman online, investasi, tur haji dan umrah. Pengawasannya harus betul-betul detail," ujar Presiden.
Dalam hal pengawasan tersebut, Kepala Negara meminta agar OJK tidak hanya bekerja secara makro, tetapi juga detail dan intensif. Presiden tidak ingin berbagai kejadian kejahatan keuangan seperti kasus Asabri, Jiwasraya, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya, hingga Wanaartha terulang kembali.
Baca juga: Bambu Hingga Kelor Jadi Senjata Pemprov NTT Bantu Turunkan Emisi Gas Rumah Kaca
"Jangan sampai kejadian-kejadian yang sudah-sudah, Asabri, Jiwasraya, Indosurya, Wanaartha terulang lagi. Unit link, ini harus mikro satu-satu diikuti karena yang menangis itu rakyat," ucap Presiden.
"Rakyat itu hanya minta satu sebetulnya, duitnya balik. Hati-hati semuanya yang namanya pengawasan, harus lebih diintensifkan," lanjut Presiden Jokowi.
Presiden Joko Widodo juga meminta OJK turut serta mendukung program hilirisasi yang tengah gencar dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk dukungan konkret.
Menurut Presiden, pemerintah konsisten mendorong hilirisasi sebagai upaya agar Indonesia bisa keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah.
Baca juga: Pemprov NTT Mutasikan Selfiana Regina Subanu Jadi Pelaksana Tugas Kepsek SMA Negeri 1 Kupang Timur
Hilirisasi harus dilakukan dalam berbagai sektor, baik di sektor pertambangan minerba, minyak sawit mentah (CPO), hingga sumber daya alam laut. Presiden meyakini, hilirisasi memberikan nilai tambah yang berlipat ganda.
"Saya sudah sering menyampaikan mengenai minerba dan gas, dari yang namanya nikel, lompatan kita dari 1,1 miliar USD (dollar AS,red) melompat menjadi 30 miliar USD setelah ada hilirisasi. Kemudian nanti lari ke bauksit, lari ke timah, lari ke tembaga, lari ke emas, lari ke gas alam dan minyak. Kalau ini betul-betul secara konsisten kita kerjakan, jadilah kita negara maju," tegas Presiden.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.