Berita Nasional
Satu Dekade Layani Indonesia, BPJS Kesehatan Tidak Bisa Lepas Dari Ekosistem di Luarnya
Diskusi publik yang dilakukan BPJS Kesehatan merupakan sesuatu yang baik untuk memberikan masukan kepada BPJS Kesehatan.
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Asti Dhema
POS-KUPANG.COM, KUPANG - BPJS Kesehatan telah melayani Indonesia selamat satu dekade. Dalam perjalanannya BPJS Kesehatan tidak bisa lepas dari ekosistem yang ada di luarnya.
Memasuki Satu Dekade BPJS Kesehatan mengadakan Diskusi Publik 10 Tahun JKN di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Kupang, secara daring, pada Senin, 30 Januari 2023.
Acara diskusi publik itu dihadiri langsung Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melki Laka Lena di Hotel Borobudur Jakarta.
Menurut Melki, satu dekade bukan usia yang dewasa tetapi berproses menuju Akil balik.
Diskusi publik yang dilakukan BPJS Kesehatan merupakan sesuatu yang baik untuk memberikan masukan kepada BPJS Kesehatan.
Baca juga: Pro Kontra Donasi Aldila Jelita, Apakah BPJS Kesehatan Tanggung Operasi Pendarahan Otak Indra Bekti?
Lanjutnya, rencana dari kegiatan BPJS ini relatif lebih progresif zaman ini. Namun apa yang mau dikerjakan BPJS Kesehatan saat ini, tidak bisa lepas dari ekosistem yang ada di luar BPJS kesehatan.
Ekosistem ini ditentukan oleh tiga hal dan isu utama yang harus BPJS kesehatan benar-benar fokus dari waktu ke waktu yaitu kepesertaan, pelayanan dan pembiayaan.
"Pertama, soal kepesertaan. Kedua, soal layanan atau pemanfaatan dari layanan ini dan ketiga, soal pembiayaan. Tidak lari dari ketiga ini dan tiga isu ini lagi bergerak dalam konteks yang juga harus dicari titik temunya,"ungkap Melki Laka Lena.
Pada aspek kepesertaan berbicara tentang Dukcapil di Kemendagri dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ada di Kementerian Sosial, menurut Melki, untuk mempertemukan kedua titik ini bukanlah hal yang mudah. DTKS merupakan penentu untuk semua jenis bantuan sosial di negeri ini apalagi BPJS Kesehatan karena dampak DTKS ini besar sekali.
Inpres sudah diberikan Joko Widodo (Jokowi) agar seluruh kementerian lembaga dari pusat sampai ke daerah untuk sama-sama suport membantu BPJS Kesehatan agar kepesertaan menjangkau orang-orang termiskin, tersulit tidak bisa diakses berbagai bantuan yang diberikan.
Baca juga: BPJS Kesehatan Luncurkan Data Sampel Terbaru dan New Mobile Jaminan Kesehatan Nasional
Aspek kepesertaan ini menurutnya penting untuk dituntaskan BPJS Kesehatan menyongsong 2024.
"Semoga soal data ini, bukan cuma datanya bener tapi data ini benar-benar mencerminkan orang-orang susah yang kita urus,"lanjut Melki.
Sementara Direktur Utama BJPS Kesehatan, Prof Dr. Ali Ghufron Mukti, mengatakan, satu dekade, melalui banyak dinamika, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berhasil membuka dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan.
Dilanjutkannya, cakupan layanan BPJS Kesehatan sampai saat ini, sebanyak 250 juta. Program gotong royong ini banyak dilihat oleh negara-negara, dan akhirnya melakukan studi di Indonesia.
"Jika dulu kita kenal dengan nama Jaminan Kesehatan Daerah atau Jamkesda, tetapi dengan adanya JKN ini, semua masyarakat sangat menyambut baik, dan ingin masuk menjadi peserta JKN," ungkapnya.
Baca juga: BPJS Kesehatan Luncurkan Data Sampel Terbaru dan New Mobile JKN
Eko Patrio dan Uya Kuya Resmi Dinonaktifkan oleh PAN dari Keanggotaan DPR RI |
![]() |
---|
Fraksi Gerindra Sampaikan Duka dan Permohonan Maaf, Setujui Penghentian Tunjangan Anggota DPR |
![]() |
---|
Buntut Pernyataan Konroversi, NasDem Nonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari DPR RI |
![]() |
---|
Dewan Pers dan IMS Tanda Tangani MoU Penguatan Perlindungan dan Keamanan bagi Pers Indonesia |
![]() |
---|
Ombudsman RI Soroti Potensi Maladministrasi pada Pending Claim BPJS Kesehatan |
![]() |
---|