KKB Papua

KKB Papua - Distrik Oksibil Dikuasai Musuh, Sebby: Tak Boleh Ada Kantor, Sekolah dan Toko di Pegubin

Sebby Sambom, Juru Bicara OPM baru-baru ini mengklaim kalau Kelompok Kriminal Bersenjata Kodap Bintang Timur, telah menguasai Oksibil, Pegubin Papua.

Editor: Frans Krowin
POS-KUPANG.COM
KUASAI OKSIBIL - TPNPB Kodap XXXV Bintang Timur mengklaim telah menguasai Oksibil dan mengultimatum tak boleh ada kantor sekolah dan toko di Kabupaten Pegunungan Bintang tapi langsung direspon Danrem 172/PWY, Brigjen TNI JO Sembiring dengan melaksanakan kunjungan kerja dua hari di Distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang. 

Bersama kita mendukung pembangunan yang ada di Papua sebagai bukti nyata negara hadir sampai ke daerah-daerah terisolir dan terpencil,” pungkasnya.

Tokoh Pemuda Minta Pemerintah Tegas

Hingga saat ini teror dan aksi kekerasan dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Provinsi Papua Pegunungan belum juga berakhir.

Apalagi di awal tahun 2023, dimana KKB terus melakukan aksi mereka, seperti yang terjadi pada beberapa waklu di Kabupaten Pegunungan Bintang.

Antara lain, KKB membakar fasilitas pendidikan hingga menyebabkan masyarakat trauma dan mengamankan diri ke Jayapura.

Menanggapi aksi-aksi itu, Tokoh Pemuda Kabupaten Jayapura, Nelson Ondi angkat bicara.

Nelson mengatakan, dirinya sangat prihatin dengan rentetan aksi KKB saat ini, dan akibat dari itu membuat Papua dinilai tidak aman.

Baca juga: KKB Papua - Yan Mandenas Bicara Tegas ke TNI Polri: Jangan Tergiur Rayuan Aktor Intelektual KKB

Untuk itu, perlu ada tindakan tegas dari setiap kepala daerah, terutama di kabupaten-kabupaten yang menjadi rawan konflik.

"Memang peran itu menjadi tugas berat, tetapi aksi-aksi ini perlu diminimalisir oleh kepala daerah yang inovatif

dan bisa melakukan komunikasi yang efektif," kata Nelson kepadaTribun-Papua.com.

Dicontohkannya seperti Kabupaten Intan Jaya, di mana kepala daerahnya cukup tegas.

"Penjabat (Pj) Bupati Intan Jaya di sana tegas, katakan apabila ada aksi kekerasan oleh KKB, maka mereka siap perang,

ini yang harus dilakukan di daerah-daerah, karena para pejabat adalah perpanjangan tangan dari negara," ujarnya.

Selain itu, lanjut Nelson, penambahan pasukan ke daerah-daerah rawan konflik juga perlu dilakukan.

"Karena dengan adanya penambahan, maka situasi dapat terjaga dan mempersempit ruang gerak dari KKB itu sendiri," pungkasnya. (tribunmanado.com/*)

Ikuti Pos-Kupang.Com di GOOGLE NEWS

Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved