DPRD NTT Sebut Sekolah Darurat di NTT Harus Jadi Prioritas Pembangunan

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Ketua Komisi V DPRD NTT Yunus Takandewa menyebut sekolah-sekolah darurat di NTT hendaknya menjadi prioritas pembangunan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 

Dewan saat ini sedang berupaya agar seluruh sekolah yang sudah dikeluarkan izin operasionalnya dan masih dalam kondisi darurat, agar menjadi perhatian utama. 

"Karena bagaimanapun tanggungjawab pemerintah provinsi itu harus masih sangat kuat meskipun kita tahu selama ini bahwa kekuatan APBD kita masih minim dalam infrastruktur," kata Yunus Takandewa Minggu 29 Januari 2023. 

Selama ini segala pembangunan di sektor pendidikan bertumpu juga pada Dana Alokasi Khusus (DAK) guna membangun fasilitas sekolah. 

Baca juga: Kades Oelnaineno Minta Pemprov Bangun Gedung Permanen SMAN 4 Takari

Komisi V sendiri berharap agar kondisi sekolah darurat benar menjadi perhatian serius dalam tahun ini. Dia mengaku kondisi sekolah yang sama tidak hanya terjadi di Kabupaten Kupang, tetapi juga di beberapa daerah lain di NTT pun sama. 

Di sisi lain, banyak sekolah juga belum memenuhi persyaratan untuk mendapat alokasi anggaran dari pemerintah seperti dana DAK fisik. Ia menyebut syarat itu seperti jumlah siswa hingga aset. 

Pihaknya memberikan dukungan penuh kepada pemerintah agar menjadi prioritas. Apalagi sejumlah sekolah di NTT saat ini masih menggunakan swadaya dari masyarakat. 

Yunus juga menaruh harap lewat kebijakan afirmatif melalui DPR RI agar memberi perhatian yang sama. Bagaimana pun juga sekolah-sekolah ini telah menyelenggarakan proses belajar mengajar. 

Baca juga: Selama Tujuh Tahun SMAN 4 Takari Hanya Pakai Gedung Darurat

"Sangat rentan dengan perkembangan cuaca, ini sangat menggangu," lanjut dia. 

Ia mendorong dinas pendidikan agar bisa menggunakan dana spesifik grand ataupun APBD yang diketahui tahun ini jumlahnya sangat besar. 

Oleh karena itu, komisi V lewat dukungan politis meminta pemerintah untuk mengalokasikan anggaran mengarahkan ke sekolah yang sangat membutuhkan. 

"Jangan sampai, artinya tidak boleh diarahkan ke sekolah yang memang sudah mapan, sudah mendapat DAK fisik. Itu tidak boleh. Harus diberikan kepada yang sangat membutuhkan dan memang selama ini kita tidak punya kans dari APBD sebelumnya," ujar dia.

Emanuel Kolfidus, anggota komisi V DPRD NTT juga ikut memberi tanggapan atas masalah ini. Dia meminta perhatian serius dari pemerintah khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT. 

Dia menyebut sudah banyak sekolah baru yang didirikan dalam rangka memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.  Akan tetapi harus ada upaya ikutan seperti pembangunan infrastruktur yang memadai.