DPRD NTT Sebut Sekolah Darurat di NTT Harus Jadi Prioritas Pembangunan

"Karena kita kalau kita mengharapkan kualitas sumberdaya manusia maka infrastruktur pendidikan juga menjadi salah satu faktor yang berpengaruh," jelas dia. 

Oleh karenanya, dia sangat berharap agar pemerintah memprioritaskan sekolah dengan kondisi demikian. Hasil kunjungan komisi V menemukan masih banyak sekolah, terutama sekolah baru dan Negeri dengan kondisi darurat tersebar di hampir semua wilayah di NTT. 

Dinas juga mestinya melakukan pemetaan situasi infrastruktur sekolah, sehingga pengarahan anggaran bisa lebih tepat sasaran. 

Baca juga: Berbagi dengan Penyintas Gempa Cianjur, Pegawai PLN Mengajar di Sekolah Darurat

Di samping kerja dari pemerintah, Emanuel juga menyarankan bagi sekolah agar ikut membantu percepatan melengkapi persyaratan yang ada seperti status tanah dari sekolah tersebut. 

Status tanah yang dia maksud harusnya masuk sebagai aset milik pemerintah. Dengan ini maka pembangunan akan lebih dipercepat juga menjadi prioritas. 

Sebelumnya, beberapa waktu lalu Kepala Badan Keuangan NTT, Zakarias Moruk menyebut APBD tahun 2023 paling besar difokuskan bagi sektor pendidikan. 

Dari amanat undang-undang yakni 20 persen, justru APBD NTT tahun 2023 menyiapkan anggaran diatas 43 persen atau 2,2 triliun lebih untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 

Paling terendah, menurut dia berada di Badan Perbatasan yakni Rp 6,1 miliar. Di sektor kesehatan APBD NTT menyiapkan 600 miliar lebih atau 12,42 persen dari ketentuan 10 persen. Sementara sisa APBD lain digunakan untuk belanja lainnya. (fan)