KKB Papua

KKB Papua Klaim Kuasai Oksibil Pegunungan Bintang: Kantor, Sekolah dan Toko Harus Tutup

Kelompok Kriminal Bersenjata alias KKB Papua mengklaim telah menguasai Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua.

Editor: Agustinus Sape
POS-KUPANG.COM/HO
Sebby Sambon, juru bicara OPM, mengklaim menguasai Oksibil Pegunungan Bintang. Dia minta warga pendatang meninggalkan wilayah tersebut. 

Saya juga sudah memerintahkan kepada mereka agar terus bersinergi dengan Kepolisian untuk menciptakan dan menumbuhkan situasi yang kondusif serta mendorong pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kab. Pegunungan Bintang.

Bersama kita mendukung pembangunan yang ada di Papua sebagai bukti nyata negara hadir sampai ke daerah-daerah terisolir dan terpencil,” pungkasnya.

Tokoh pemuda minta ketegasan pemerintah

Hingga saat ini teror dan aksi kekerasan dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Provinsi Papua Pegunungan belum juga berakhir.

Apalagi di awal tahun 2023, dimana KKB terus melakukan aksi mereka, seperti yang terjadi pada beberapa waklu di Kabupaten Pegunungan Bintang.

Antara lain, KKB membakar fasilitas pendidikan hingga menyebabkan masyarakat trauma dan mengamankan diri ke Jayapura.

Baca juga: KKB Papua - Tokoh Muda Papua Ali Kabiay Tantang Sebby Sambom Bertemu Langsung di Pasar Skouw

Menanggapi aksi-aksi itu, Tokoh Pemuda Kabupaten Jayapura, Nelson Ondi angkat bicara.

Nelson mengatakan, dirinya sangat prihatin dengan rentetan aksi KKB saat ini, dan akibat dari itu membuat Papua dinilai tidak aman.

Untuk itu, perlu ada tindakan tegas dari setiap kepala daerah, terutama di kabupaten-kabupaten yang menjadi rawan konflik.

"Memang peran itu menjadi tugas berat, tetapi aksi-aksi ini perlu diminimalisir oleh kepala daerah yang inovatif dan bisa melakukan komunikasi yang efektif," kata Nelson kepadaTribun-Papua.com.

Dicontohkannya seperti Kabupaten Intan Jaya, di mana kepala daerahnya cukup tegas.

"Penjabat (Pj) Bupati Intan Jaya di sana tegas, katakan apabila ada aksi kekerasan oleh KKB, maka mereka siap perang, ini yang harus dilakukan di daerah-daerah, karena para pejabat adalah perpanjangan tangan dari negara," ujarnya.

Selain itu, lanjut Nelson, penambahan pasukan ke daerah-daerah rawan konflik juga perlu dilakukan.

"Karena dengan adanya penambahan, maka situasi dapat terjaga dan mempersempit ruang gerak dari KKB itu sendiri," pungkasnya.

Sumber: Tribunpalu.com/tribunpapua.com

Ikuti berita Pos-Kupang.com di GOOGLE NEWS

BERITATERKAIT
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved