Pegawai Tagana Dinsos NTT Mengeluh Belum Terima Gaji, Orang Tua Minta Perhatian Gubernur NTT

"Kami mohon perhatian dan bantuan bapak Gubernur NTT karena menurut kami ini kerja gila, bagaimana tidak mereka bekerja dan juga mengeluarkan biaya tapi tidak dibayar sama sekali," ujarnya.

Dia melanjutkan anaknya dan 5 tenaga lain seperti bekerja secara gratis atau tenaga sukarela bagi Pemprov NTT padahal dalam SK tertuang jelas biaya dan insentif yang harus diterima setiap bulan sebesar 800 ribu.

"Kecuali mereka tidak kerja ya tidak kasih kami tidak masalah, ini mereka bolak balik banyak biaya yang sudah keluar, misalnya uang bemo dan lain-lain," ungkapnya.

Untuk itu dia meminta atensi pemerintah Provinsi NTT khususnya Gubernur dalam pembayaran insentif bagi anaknya dan 5 tenaga lain yang belum dibayar hak mereka selama 4 bulan bekerja terhitung April 2022 sampai Agustus 2022.

Sementara Kadis Sosial Provinsi NTT Yos Rasi yang dikonfirmasi mengungkapkan telah melakukan penyelesaian bersama 6 Tagana.

Baca juga: Produk UMKM Tanpa Privilege di NTT Susah Didistribusi

"Saya waktu itu sampaikan bahwa adik mereka ini masuk Tagana belum memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, dan ada mekanisme dan proses yang harus dipenuhi," ungkapnya.

Para Tagana baru harus mendalat pelatihan dasar atau bimtek dan setelah selesai mereka dinilai dan bila memenuhi syarat mereka diberikan sertifikat sebagai anggota Tagana atau Tagana terlatih.

Setelah adanya sertifikat itu mereka akan mengusulkan ke Pempus di kemensos untuk mendapatkan Nomor Induk Anggota Tagana (NIAT).

Bagi dia keenam orang itu syaratnya tidak terpenuhi dan dirinya masuk di Dinas Sosial bulan Oktober 2022 10 bulan setelah mereka di rekrut.

"Prosedur yang dilakukan syarat ini belum terpenuhi, saya bilang ke mereka saya tidak mau bayar kamu punya gaji lalu saya salag administrasi dan hukum, kamu terima gaji atau insentif kemudian saya dipenjara saya tidak mau," ungkapnya.

Sementara soal pelatihan dasar tahun 2023 ini dinas Sosial tidak ada anggaran sehingga meminta agar keenam tenaga mencari bimtek di daerah secara swadaya pribadi kemudian baru bisa diajukan ke kementrian untuk mendapat NIAT.

Sebab bila ketahuan mengangkat pegawai tanpa NIAT maka dirinya menegaskan sama dengan menjebak dirinya dalam penjara.

"Diklat itu wajib karena mereka dilatih tanggap darurat bencana sehingga saat masuk mereka paham betul, jadi ini tidak dilatih sama sekali baru diangkat itu bagaiamana," tegasnya.

Rekomendasi usai pertemuan bersama perwakilan keenam Tagana tersebut ungkap Yos Rasi yakni bersama mengikuti perkembangan pelatihan dasar.

Kalau ada bisa ikut dengan swadaya sendiri dan bila sudah peroleh sertifikat agar bisa diusulkan ke pusat untuk dapat NIAT dan bisa lansung diusul agar mendapat insentif Tagana. (ary)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS