Berita Nasional

Massa Perangkat Desa Gelar Demo di Gedung DPR, Tuntut Status PNS Hingga Dana Pensiun 

Massa perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) menggelar aksi demonstrasi di kawasan Gedung DPR / MPR, Jakarta.

Editor: Ryan Nong
KOMPAS.COM
Demonstrasi Perangkat Desa di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (25/1/2023) 

Setelah Demo Kades, Kini Massa Perangkat Desa Gelar Demo di Gedung DPR, Tuntut Status PNS Hingga Dana Pensiun 

POS-KUPANG.COM,  JAKARTA - Massa perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) menggelar aksi demonstrasi di kawasan Gedung DPR / MPR, Jakarta Pusat, Rabu (25/1/2023).

Dalam aksi demonstrasi itu, para aparat desa melayangkan empat poin tuntutan demonstrasi. Mereka menuntut peningkatan status perangkat desa hingga dana kesejahteraan atau pensiun.  

Ketua I Pengurus Pusat PPDI Cuk Suyadi mengatakan, tuntutan itu disuarakan oleh para perangkat desa seluruh Indonesia.

Baca juga: Pulang Unjuk Rasa dari Jakarta, 5 Kepala Desa Asal Pamekasan Alami Kecelakaan di Tol

Pertama, PPDI menuntut perangkat desa menjadi pegawai dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) atau aparatur sipil negara (ASN).

PPDI mempertanyakan status perangkat desa saat ini. Pasalnya, status perangkat desa berbeda dengan PPPK maupun ASN.

"Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang PNS, itu PNS hanya ada dua, yaitu ASN sama PPPK. Harapan teman-teman, untuk perangkat desa ini masuk ke dalam unsur kepegawaian," kata Suyadi di depan Gedung DPR/MPR, Rabu.

Kedua, massa menuntut kesejahteraan perangkat desa termasuk tunjangan.

Baca juga: Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Kupang Periode 2022-2027 Dikukuh, Ini Tujuan

Suyadi menerangkan, selama ini perangkat desa tak mendapatkan penghasilan tetap (siltap) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa senilai Rp 2,2 juta.

Menurut Suyadi, siltap yang didapatkan kepala desa maupun perangkat desa di sejumlah wilayah masih kurang dari ketetapan dalam PP tersebut.

"Di luar kabupaten di daerah masing-masing, perangkat ada yang menerima hanya Rp 900.000, ada yang menerima Rp 800.000, harus sama itu semestinya (dengan PP 11 Tahun 2019)," jelas Suyadi.

Pembayaran siltap tersebut, kata dia, seharusnya dikirimkan langsung dari pemerintah pusat. Selama ini, siltap dimasukkan dalam alokasi dana desa.

"Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa (harus) langsung dari pusat, dari APBN tanpa dicampur dengan anggaran-anggaran lain," sebutnya.

Baca juga: Masa Jabatan Kepala Desa 9 Tahun, Kades Raemadia: Tunggu Juknis

Ketiga, massa menuntut kesejahteraan perangkat desa yang purnatugas. Selama ini, perangkat desa tak mendapatkan dana pensiun setelah menyelesaikan tugasnya. Oleh sebab itu, PPDI menuntut agar perangkat desa mendapatkan dana kejahteraan purnatugas.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved