DPRD Kota Kupang Khawatir Animo Masyarakat Vaksin Booster Kedua Menurun

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Ketua Komisi IV DPRD Kota Kupang, Theoeora Ewalde Taek mengaku khawatir dengan animo masyarakat yang menurun terkait dengan pelaksanaan vaksinasi booster kedua. 

Ia mengatakan pada prinsipnya masyarakat mengikuti aturan yang dibuat oleh pemerintah. Akan tetapi, Ewalde mempertanyakan pelaksanaan vaksinasi yang bertolak belakang dengan dicabutnya status PPKM oleh Presiden Joko Widodo. 

"Karena dengan dicabutnya status PPKM, tentunya akan berdampak juga pada animo masyarakat untuk mendapatkan vaksin booster dua, karena mereka merasa bahwa Covid-19 sudah melandai," kata dia, Senin 23 Januari 2023.

Baca juga: Buka Rakerda MUI Kota Kupang, Sekda Harap Mampu Menyikapi Persoalan Masyarakat

Menurut dia, pemberian vaksin bagi lansia dan tenaga kesehatan beberapa waktu lalu memang dipertimbangkan pada kedua kelompok ini kategori rentan. 

"Apalagi kita belajar dari China, dimana para lansia mereka yang terpapar, karena mereka sangat rentan, sehingga harus diberikan perlindungan dengan baik salah satunya dengan Booster dua," ujarnya. 

Ia kembali berujar bahwa pelaksanaan vaksinasi booster kedua ini dimungkinkan akan menurun minat masyarakat. Walau begitu dia tetap berharap agar pelaksanaan vaksin bisa berjalan lancar. 

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Kupang belum memastikan untuk pelaksanaan vaksinasi booster kedua. 

Pemerintah pusat telah memberi arahan untuk melaksanakan suntikan vaksin keempat bagi masyarakat umum. Dinkes sebelumnya hanya memberikan vaksin booster bagi lansia. 

Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang, drg. Retnowati mengatakan pihaknya masih harus melihat data capaian booster kedua bagi lansia. 

Baca juga: Dukcapil - DKP Kota Kupang Teken PKS Pemanfaatan Data

"Karena kami harus cek dulu data capaian booster dua bagi lansia, karena harus diatas 3.000, apalagi dari target kita hampir 30.000 sasaran," kata dia, Senin 23 Januari 2023. 

Dia mengatakan, selain memastikan capaian booster dua bagi lansia, Dinas Kesehatan juga harus memastikan ketersediaan vaksin itu sendiri agar pelayanan tidak terhambat nantinya. 

Sisi lain, Dinas juga belum mendapat surat resmi dari Kementerian Kesehatan tentang pelayanan vaksin booster dua kategori umum. Sebelumnya vaksin booster bagi tenaga kesehatan telah berlangsung. 

Ia juga menyebut hingga kini kasus Covid-19 masih sangat terkendali. Dia  mengapresiasi kesadaran masyarakat yang terus melakukan protokol kesehatan (Prokes) walaupun status PPKM sudah dicabut. 

"Karena walaupun status PPKM sudah dihapus, namun prokes harus tetap diterapkan, apalagi ketika berada di tempat umum, proteksi diri sendiri itu sangat penting," katanya.