Tim Pokja IDI NTT Audiens Dengan Penjabat Sekda NTT

Menurutnya, rendahnya angka aspek kapasitas lembaga demokrasi Provinsi NTT tidak terlepas dari belum baiknya transparansi anggaran APBN yang dokumennya dapat diakses melalui website pemprov (0,00) atau kategori rendah. 

Sementara dari aspek kesetaraan, Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan (DPRD) tergolong rendah (33, 85 persen) dan masih sedikitnya pendidikan politik pada kader yang diselenggarakan oleh partai politik (21,54 persen). 

Menanggapi hal itu, Ketua Pokja NTT Johanna Lisapaly mengungkapkan, BPS harus menginventarisasi informasi-informasi yang dipublikasi oleh lembaga institusi. 

Meskipun begitu, harus dilihat, apabila berkaitan dengan transparansi, maka harus diputuskan apa dan seperti penilaiannya.

“Kalau memang berhubungan dengan transparansi, di DPR itu hasilnya selalu dilampirkan. Mari bersepakat dilihatnya yang mana. Semuanya kan dibahas secara terbuka, aturannya keuangan harus diupload di website pemda. Kerja Pokja itu mengingatkan, tapi yang kerja pemerintah/institusi,” kata Johanna.

Johanna pun mendorong agar Pokja segera mengkonsepkan, menjadwalkan dan mulai melakukan evaluasi terhadap indikator-indikator yang memiliki nilai rendah (0-50 persen).

“Kita perlu juga sosialisasikan ke DPRD, karena yang rendah itu DPRD juga. Kita surati minta waktu sehingga bisa mempresentasikan nilai rendah tersebut dan harus dipertanggungjawabkan. Silahkan mendesain, saya siap mendukung. Kita fokus menyamakan pemahaman dengan stakeholder, agar indikator-indikator tersebut bisa naik,” pintahnya. 

Diakhir sambutannya, Johanna mendorong agar IDI mampu mendorong dan membuktikan bahwa NTT adalah benar-benar Nusa Terindah Toleransi, dimana toleransi merupakan kekayaan yang harus dipertahankan. (cr23) 

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS