PPNI NTT Sampaikan Alasan Penolakan OP Kesehatan Terhadap RUU Kesehatan Omnibus Law 

Terdapat tiga poin dalam Penolakan Organisasi Profesi (OP) Kesehatan Terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan Omnibus Law

Editor: Hasyim Ashari
POS-KUPANG.COM/ASTI DHEMA
PERTEMUAN - Pertemuan Sikap Organisasi Profesi Kesehatan Terhadap RUU Kesehatan Omnibus Law dihadiri IBI NTT, PTGMI NTT dan PPNI NTT di Kantor PPNI NTT pada Rabu, 9 November 2022. 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Asti Dhema

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Terdapat tiga poin dalam Penolakan Organisasi Profesi (OP) Kesehatan Terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan Omnibus Law.

Disampaikan Ketua Divisi Hukum PPNI NTT, Bhone Bhute ada beberapa poin alasan penolakan yang disepakati bersama Organisasi Profesi Kesehatan dalam pertemuan Sikap Organisasi Profesi Kesehatan Terhadap RUU Kesehatan Omnibus Law di kantor Persatuan Perawat Nasional Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur (PPNI NTT), yakni :

1. Organisasi Kesehatan dalam hal ini adalah PPNI, IDI dan PTGMI NTT menolak terhadap adanya Rancangan Undang-Undang karena bukan merupakan urgensi yang perlu dilakukan pada saat ini.

Baca juga: Organisasi Profesi Kesehatan di NTT Tolak RUU Kesehatan Omnibus Law

2. Jikalau Undang-Undang Kesehatan ini diterima, maka tidka boleh menghilangkan Undang-Undang yang berhubungan dengan profesi baik itu profesi keperawatan, profesi kebidanan dan juga profesi-profesi lain yang sudah diundangkan sebelumnya. 

Karena akan melakukan perlemahan terhadap Undang-Undang, sehingga pelaksanaan praktik dari pada profesi kesehatan akan mengalami kendala. 

3. PPNI, IDI dan PTGMI NTT menyetujui apabila Undang-Undang Kesehatan diundangkan, hanya untuk menambahkan unsur-unsur yang tidak termuat dalam Undang-Undang Keprofesian, dalam hal ini adalah yang mengatur kesejahteraan tetapi tidak menghilangkan Undang-Undang Keprofesian baik Profesi Keperawatan maupun Kebidanan.

Oleh karena itu, sebagai aksi tindak lanjut terhadap kegiatan ini, Organisasi profesi kesehatan yang hadir baik IDI, PTGMI maupun PPNI membuat rekomendasi dan rencana tindak lanjut, yakni:

Baca juga: Ketua Kadin NTT Abraham Paul Liyanto Syukuri Atas Lahirnya UU Omnibus Law

1. Melakukan pertemuan dengan seluruh organisasi profesi Kesehatan dengan unsur Legislasi, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah dengan Pemerintah Daerah dalam rangka menyatakan sikap dan menyampaikan aspirasi yang berhubungan dengan Rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibuslaw. 

2. Kemudian akan melakukan pertemuan dan diinisiasi PPNI Provinsi NTT.

3. Akan melakukan sosialisasi kepada seluruh organisasi profesi kesehatan, baik Perawat, Bidan maupun Terapis Gigi dan Mulut sampai ke tingkat Daerah tentang Rancangan Undang-Undang omnibus tentang Kesehatan dengan kelemahan-kelemahan apabila Rancangan Undang-Undang ini jadi diundangkan.

4. Akan melakukan penguatan-penguatan di tingkat daerah, sehingga akan menguatkan bahwa profesi kesehatan menolak Rencana Undang-Undang Kesehatan Omnibus. Sehingga demikian, diharapkan undang-undang Omnibus tidak disahkan.

Untuk kegiatan selanjutnya disampaikan Ketua DPW Persatuan Perawat Nasional Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur (PPNI NTT), Aemiliaus Mau, akan mengeluarkan surat resmi setelah ada kesepakatan bersama untuk kegiatan-kegiatan berikutnya.

Baca juga: PP Muhammadiyah Usulkan ini Kepada Presiden, Jokowi Tak Mau Batalkan Omnibus Law,  Mengapa?

"Kita menanggapi itu secara nasional. Pada prinsipnya menolak. Karena untuk undang-undang Omnibus Law sendiri sebenarnya tidak ada urgensinya. Kalaupun nanti ada, sebenarnya hanya untuk melengkapi yang mungkin ada tumpang tindih," terangnya 

Ia harapkan OP yang hadir ke depan mempererat kekompakan sehingga bisa menghasilkan rancangan dan rencana agar lebih matang lagi. (dhe)

Sumber: Pos Kupang
BERITATERKAIT
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved