Biogas Kotoran Ternak Babi Praktik Energi Baru Terbarukan di Sumba Timur NTT

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Asti Dhema

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Biogas yang berasal kotoran ternak babi sebagai salah satu praktik energi baru terbarukan (ETB) di Sumba Timur.

Hasil riset Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), ada tiga pembelajaran dari keberhasilan praktik ekonomi hijau bidang EBT di Desa Kamanggih ini yaitu peran aktor lokal (local champion), komitmen bersama dari masyarakat setempat dan berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat (based on need).

Koperasi Serba Usaha Jasa Peduli Kasih di Desa Kamanggih Kabupaten Sumba Timur merupakan salah satu praktik terbaik ekonomi hijau dengan model pembangkit listrik skala kecil berbasis EBT yang dikelola dan dikembangkan oleh masyarakat setempat.

Baca juga: Luar Biasa, Generasi milenial SMK Kementan Ciptakan Biogas dari Alat Sederhana

Koperasi ini berdiri sejak tahun 1999. Hingga kini masih mengelola biogas yang berasal dari kotoran ternak babi, PLTMH, PLTB dan PLTS.

Penggunaan biogas ke depannya itu mengurangi penggunaan kayu bakar "Misalnya untuk satu reaktor di Sumba Timur itu rata-rata sepuluh juta. Itu sepuluh juta kalau dikelola dengan benar atau memenuhi standar, itu bisa digunakan Samapi 30 tahun,"terang Yusuf Maulana, S.A.P. mewakili tim riset NTT dalam keterangan pers di hotel Aston Kupang pada Rabu, 23 November 2022.

Penyediaan listrik di tingkot desa seperti PLTMH Kamanggih merupakan salah satu praktik terbaik model penyediaan listrik tersebar. Setidaknya ada tiga pembelajaran dari penyediaan listrik di Kemanggih.

Pertama adalah adanya peran aktor lokal (local champion) Kedua, pengorganisasian asyarakat, dan ketiga, menggali kebutuhan masyarakat. Kesulitan mendapatkan air bersih yang dialami masyarakat Kemanggih menjadi titik masuk pertama penyediaan energi di desa tersebut.

Baca juga: Pemkab Sumba Timur Terus Galakkan Vaksinasi Covid-19

Dalam Konferensi Pers ini Ia juga menerangkan bahwa koperasi di Sumba Timur kesulitan mengakses dana Desa. Karena dana desa tidak bisa diberikan kepada koperasi. Selain itu rata-rata Sumber Daya Manusia (SDM) lulusan SMA. Menurutnya, apabila ada SMK jurusan elektro, kemudian diarahkan untuk pengolahan itu lebih baik.

Adapun rekomendasi dari riset ini yakni :

Pertama, Pemerintah pusat harus memprioritaskan pembangunan infrastruktur EBT di seluruh Indonesia terutama di NTT dengan melibatkan NGO (yang concern EBT) sebagai fasilitator dan pendamping serta dukungan regulasi yang memadai unluk penggunaan dana desa.

Kedua, Pemerintah daerah sebagai penggagas aktif  harus mengkoordinasikan berbagai pemangku kepentingan guna pengelolaan jangka panjang dan evaluasi pengembangan EBT secara berkala serta penyiapan SDM lokal melalui link and match lembaga pendidikan formal ataupun non-formal yang relevan terkait dengan EBT.

Ketiga, Pemerintah desa harus membentuk kelompok usaha.

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki potensi sumber Energi Baru Terbarukan (EBT) yang sangat melimpah (diperkirakan total lebih dari 23.000 MW) berupa energi angin, surya, laut, panas bumi, bioenergi, dan mikro hidro.

Baca juga: Kakanwil Kemenkumham NTT Minta Dukungan Pemkab Sumba Timur Soal Kebijakan HAKI

Komitmen Pemerintah Daerah Provinsi NTT terhadap
pengembangan EBT tersebut diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Rencana Umum Energi Daerah Provinsi NTT Tahun 2019-2050 (RUED-P NTT). Dalam dokumen ini disebutkan bahwa target bauran energi primer.

Bersumber dari EBT pada tahun 2025 paling sedikit 24 persen sedangkan pada tahun 2050 paling sedikit, akan tetapi sampai dengan saat ini potensi EBT yang dimanfaatkan hanya sekitar 0,120. Pengembangan EBT masih menghadapi banyak tantangan. Tidak hanya membutuhkan biaya yang besar (mahalnya infrastruktur), kondisi geografis dan topografis, tetapi juga terkait dengan sosial demografi.

Berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha/swasta, NGO, maupun masyarakat setempat menyadari bahwa potensi EBT di NTT perlu dikembangkan secara lebih optimal NTT.

Karena selain ketersediaanya yang sangat melimpah juga ramah lingkungan (green energy). Lebih dari itu, pengembangan EBT diyakini dapat berperan penting dalam pemerataan akses energi.

mendorong pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat NTT. Riset ini bertujuan untuk menganalisis praktik-praktik ekonomi hijau bidang EBT di berbagai level: rumah tangga, komunitas, NGO, pelaku usaha/swasta dan pemerintah daerah di Provinsi NTT dalam perspektif sosial demografi.

Riset ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus di Kabupaten Sumba Timur dan Kabupaten Manggarai Barat.

Pengambilan sampel menggunakan teknik non probability sampling (purposive dan snowballing). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, focus group discussion dan pengamalan langsung.

Baca juga: Butuh Waktu 120 Menit, Polisi Ringkus Terduga Pelaku Pembacok Saudara Kandung di Lewa Sumba Timur

Data sekunder diperoleh melalui telaah pustaka. Temuan riset ini menunjukkan bahwa telah, sedang dan masih dilakukan praktik-praktik ekonomi hijau bidang EBT di NTT oleh berbagai pihak sesuai peran dan kapasitasnya masing-masing.

Praktik ekonomi hijau bidang EBT mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat NTT yang sebagian besar merupakan kelompok usia produktif bermata pencaharian bergantung pada alam.

Selain aspek ekonomi, praktik ekonomi hijau bidang EBT juga memberikan banyak manfaat di berbagai aspek kehidupan seperti lingkungan,  kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya.

Disampaikan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda NTT, Ganef Wurgianto, A.Pi mewakili Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat dalam konferensi pers mengatakan,  EBT di NTT Banyak dan Potensial. Ada energi angin, energi panas, energi biogas,panas bumi dan arus laut.

"Ini energi-energi ini sangat potensial dan EBT,"ungkapnya.

Hal ini, tentunya pemerintah provinsi tidak bisa berdiri sendiri.Lanjutnya, Penelitian merupakan salah satu Pentaholix yakni perguruan tinggi, akademisi itulah yang melakukan evaluasi dan melakukan kajian-kajian sehingga menumbuhkan inovasi. Inovasi diharapkan berdasarkan hasil penelitian yang harus bisa diterapkan kepada masyarakat.

Baca juga: Alami Luka Parah, Pria Korban Pembacokan oleh Saudara di Lewa Sumba Timur Dirujuk ke Waingapu 

"Jadi bukan hanya sebatas penelitian, tapi penelitian itu harus diaplikasikan di masyarakat, sehingga inovasi itu betul-betul bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,"tegasnya.

Terkait hasil penelitian yang dilakukan di desa Kamanggih, Sumba Timur, bisa mengadopsi hasil penelitian yang disesuaikan dengan karakteristik daerahnya. Jika memang bisa dikembangkan di wilayah NTT, hal ini sangat membantu dengan potensi anakan babi banyak merupakan potensi yang cukup besar dan bagus untuk ekonomi masyarakat.

Kemudian untuk pengembangan atau penggemukan babi, secara ekonomis keuntungannya tidak terlalu besar tetapi untuk pembibitan, potensinya sangat terbuka.

Hal ini juga lanjutnya, pihaknya nanti akan mengatur penelitian-penelitian ini yang bukan hanya dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tetapi juga melibatkan Universitas Nusa Cendana (Undana) untuk pengolahan pakan babi.

Ia juga menerangkan, di NTT untuk pengembangan revolusi hijau, tentunya harus memikirkan kondisi topografi dan lahan secara luas dan masif merupakan pertanian lahan kering. Sehingga untuk menghijaukan menggunakan sistem lahan kering. Tidak hanya menggunakan mekanisasi pertanian yang membutuhkan kolaborasi-kolaborasi pertanian dan pekerjaan umum.

Di sisi lain, EBT tidak bisa hanya dikelola oleh pemerintah tetapi berikan keyakinan kepada investor dan mengundang datang melihat sendiri potensi secara terperinci supaya investor menanam modal di NTT.

"Berikanlah kemudahan-kemudahan mereka. Kalau bisa dipermudah kenapa haru dipersusah," ungkapnya dalam konferensi pers Diseminasi Hasil Riset BPS dan BRIN.

Kemudian untuk masyarakat, menurutnya berbicara ekologi dan ekonomi jangan berpikir bertolak belakang tetapi harus bersinergi. Sehingga bisa mensosialisasi serta memberikan bimbingan-bimbingan teknis kepada masyarakat.

Baca juga: Pos Kupang Awards 2022, Sumba Timur Terima Penghargaan Kategori Inovasi Pencegahan Stunting

"Sehingga masyarakat melihat dari hasilnya seperti apa, dia akan mengikuti pola-pola yang kita ajarkan dalam memberikan bimtek maupun penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat," jelasnya.

Ia juga mengatakan, jika menguntungkan, pasti masyarakat mengikuti. Tetapi jangan mengajak masyarakat mencoba-coba karena akan menimbulkan antipati.

Pada pembangunan dengan visi ekonomi hijau atau green economy sangat penting untuk dapat dihasilkan produk yang ramah lingkungan serta penerapan teknologi ramah lingkungan. Tidak lupa juga praktik ekonomi dengan dukungan kearifan lokal.

Dalam kesempatan ini, Ir. Adi Hendrik Manafe M.Si - Kepala Bagian Umum BPS NTT menjelaskan kajian ini juga memperhatikan demografi. Kita tahu bahwa hasil sensus penduduk Indonesia pada 2020 berjumlah 270 juta jiwa.

"Ini tentu menjadi hal menari karena ini merupakan modal untuk melakukan kajian," ungkapnya.

Oleh sebab itu pelibatan aspek demografi yang menekankan dinamika kependudukan menjadi penting dalam paradigma ekonomi hijau. Pelibatan ini bukan hanya dari sisi kuantitas, namun yang jauh lebih penting adalah kualitas kependudukan itu sendiri.(dhe)