Bambang Soesatyo Singgung Pemilu 2024 Bisa Ditunda, Hasil Survei Poltracking Jadi Acuan

POS-KUPANG.COM – Bambang Soesatyo atau biasa disapa Bamsoet yang juga Ketua MPR RI, angkat bicara terkait hasil survei lembaga Poltracking yang membeberkan kepuasan public terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi.

Dikatakannya, pemilu dan Pilpres 2024 perlu dipikirkan ulang  pelaksanaannya, lantaran mayoritas publik Indonesia puas terhadap kinerja pemerintahan yang berkuasa saat ini.

Akan tetapi, jika pemilu dan Pilpres ini dipaksakan untuk dilaksanakan tahun 2024, maka keinginan segelintir elit itu bakal berhadapan dengan people power.

Wacana ini mengarah pada pemilu - Pilpres 2024 agar ditunda. “Pemilu dan Pilpres 2024 perlu dipikirkan ulang pelaksanannya, misalnya dengan menunda atau yang sejenisnya,” ujarnya.

Baca juga: Pengamat Sebut 3 Alasan Jokowi Lebih Dukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 daripada Capres Lain 

Terhadap wacana itu, Politisi Partai Gerindra Desmond Mahesa pun angknat bicara. Melalui opininya, Desmond memberikan refleksi terkait momentum akbar tersebut.

Bahkan pengamat politik Rocky Gerung pun ikut berbicara ketika diwawancarai Hersubeno yang ditayang pada kanal Rocky Gerung Official, Rabu 14 Desember 2022.

"Masyarakat sipil harus siap-siap itu (people power), (menghadapi) pengkhianat konstitusi," kata Rocky.

Untuk diketahui, hasil survei Poltracking Indonesia memperlihatkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi-Maruf yang mencapai angka 73,2 persen.

Bamsoet kemudian mengaitkan hasil survei tersebut dengan keinginan rakyat agar Presiden Jokowi kembali memimpin Indonesia pada Pilprpes 2024.

Usulan tersebut seketika menjdi pembicaraan hangat. Pasalnya, yang mengusulkan adalah seorang pimpinan Lembaga negara yang punya wewenang untuk mengamandemen Undang Undang Dasar 1945.

Sebelumnya, Ketua DPD RI AA LaNyalla dalam sambutannya di Munas XVII HIPMI tanggal 21 November 2022 juga mengungkapkan hal yang sama. Ini sebagaimana dilansir  teropongsenayan.com.

Saat itu ia mengusulkan agar penundaan pemilu dengan alasan dua tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo hanya dihabiskan untuk menangani pandemi virus corona.

Dampak Penundaan

Ahli hukum tata negara Yusri Ihza Mahendra yang menyatakan penundaan Pemilu 2024 justru akan menimbulkan kondisi buruk bagi bangsa dan negara.

Dari paparan Yusril yang dikutip oleh Kompas.com menyebut adanya lima dampak buruk yang ditimbulkannya.

Baca juga: Airlangga Hartarto Raih Manfaat dari KTT G20, Herry Mandrofa: Ini Jembatan ke Pilpres 2024