Opini: Inflasi dan Kebijakan Pangan

Sebab, penilaian masyarakat terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah tentu tidak asal dilakukan, tetapi berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria yang paling mudah dan kerap dilakukan masyarakat adalah observasi dalan kehidupan sehari-hari. Tentu, tingkat kepuasan masyarakat bersifat persepsional, memang tidak selalu bersesuaian dengan data.

Reorientasi politik pangan

Politik pangan saat ini masih berpihak kepada kepentingan konsumen, bukan kepentingan petani. Sebagaimana merosotnya nilai tukar petani.

Pada titik ini, ekspektasi inflasi merupakan fenomena psikologis yang bisa menjadi determinan tekanan inflasi. Sehingga, perlu reorientasi politik pangan yang memperhatikan kepentingan konsumen dan juga petani secara adil..

Menyimak problem struktural diatas, kedepan dibutuhkan perubahan kebijakan sistematis. Bagaimana caranya? yang paling mendasar adalah ubah orientasi kebijakan pangan kita dari swasembada pangan menuju ketahanan pangan. Apa bedanya?

Jika swasembada pangan berbicara soal self-sufficiency, ketahanan pangan berbicara soal food sustainability. Artinya, konsep ini menekankan akses fisik dan ekonomi. Sehingga, perubahan orientasi ini bisa membawa lebih banyak net gain bagi konsumen dan petani.

Akhirnya, biarlah publikasi konkordansi Kompas menjadikan kita lebih bersemangat untuk bekerja, melakukan pembenahan dan perbaikan tatakelola inflasi dan pangan. Satu hal pasti, kita tahu bahwa pemerintah kita tidak gagal, dan kita tak ingin pemerintah gagal mengurus kehidupan rakyat. (*)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS