Opini: Inflasi dan Kebijakan Pangan

Untuk menekan ongkos transpor komoditas pangan, misalnya, banyak alternatif kebijakan bisa diambil. Namun, problematika inflasi berbeda antardaerah, status sosial ekonomi, dan kelompok umur. Mencermati kondisi ini, hasil yang diperoleh hampir pasti akan jauh dari harapan masyarakat.

Sedangkan, kenaikan harga pangan memang lebih positif daripada penurunan harga karena mengindikasikan orang-orang masih mampu membeli produk tersebut. Namun, dinegara kita, kenaikan ini tidak wajar.

Pada saat yang sama, pemerintah tidak berdaya untuk mengintervens pasar. Pemerintah seharusnya bisa memasukkan bermacam indikator, termasuk yang paling vital adalah ongkos transportasi, guna menentukan parameter harga pangan.

Sebab, inflasi yang lebih disebabkan sisi penawaran ketimbang sisi permintaan mengindikasikan dibutuhkan penanganan tepat untuk sisi suplai ekonomi kita. Apabila ditelusuri lebih dalam, lonjakan inflasi yang kita rasakan saat ini sangat jelas penyebab utamanya adalah masalah gangguan rantai pasok, bukan karena lompatan permintaan.

Sehingga, memang diakui, tidak mudah mendesain rancangan kebijakan pengendalian inflasi yang terukur, akurat, dan terarah. Bahkan di negara maju, rancangan kebijakan pengendalian inflasi didasarkan cost-benefit terhadap suatu program yang akan dijalankan. Cara demikian adalah masuk akal mengingat banyak pilihan bisa diambil untuk memecahkan persoalan inflasi.

Baca juga: Opini: Wajah Transformasi Sosial Pasca Pandemi

Namun demikian, kebijakan Pemerintah Provinsi NTT untuk mengendalikan inflasi melalui gerakan jalan kaki atau bersepeda, menjadi pemandangan yang janggal jika direspon dengan kebijakan olahraga. Sekali lagi, kita menyaksikan sebuah rona kebijakan publik yang diproduksi oleh Pemerintah Provinsi NTT yang telah kehilangan esensi dan urgensinya.

Wajah pangan

Badan Pemeriksa Keuangan, (Kompas, 21/6/2016), dalam audit kebijakan kinerja pangan dan implementasinya, menemukan adanya persoalan kronis terkait data produksi dan produktifitas pangan di lapangan.

Disamping itu, terkait juga dengan problem data distribusi dan konsumsi pangan. Sehingga, persoalan data pangan ini tidak dapat mengalkulasi kebutuhan pangan secara tepat dan melakukan strategi jitu pengadaan pangan nasional maupun daerah.

Selain problem data pangan, sistem pangan kita saat ini tergolong liberal. Pemerintah praktis hanya memiliki kapasitas terbatas karena menguasai 6-9 persen dari total produksi beras, sementara itu sebagian besar beras dan hampir seluruh pangan lainnya dikuasai oleh pelaku usaha, produsen, dan masyarakat. Dengan demikian, semua upaya pemerintah untuk mengintervensi pasar hanya akan berdampak kecil.

Persoalan lainnya, terkait dengan aksesibilitas pangan bergizi, hasil analisis Kompas, (09/12/2022), dengan membandingkan harga komoditas pangan yang dicatat BPS (2021), ditemukan biaya bergizi di seluruh Indonesia.

Yang lebih mengejutkan dan ironis adalah NTT dengan jumlah penduduk 5,5 juta, ternyata memiliki proporsi yang paling tinggi warga yakni sebanyak 86 persen atau 4,8 juta penduduk yang tidak mampu membeli pangan bergizi. Kita sadar bahwa temuan dan simpulan Kompas mereprentasikan keadaan konkret ada benarnya, sehingga, data dan informasi ini lebih spesifik dan tajam akibat kemiskinan dan pengangguran yang menumpuk.

Baca juga: Opini : Makna Sopi Dalam Budaya NTT

Biaya pangan bergizi di NTT dengan angka Rp 23.126 per hari juga diatas rerata nasional, sebesar Rp 22.126 per hari. Sehingga, bagi masyarakat pendapatan rendah, konsumsi makanan dengan komposisi gizi seimbang adalah suatu kemewahan.

Padahal, makanan merupakan komoditas yang memberi sumbangan terbesar terhadap garis kemiskinan, yaitu sebesar 70 persen untuk masyarakat perkotaan dan 77,44 persen untuk masyarakat perdesaan.

Tampaknya angka ini harus ditempatkan sebagai data yang memberi makna atas suatu fakta, banyak warga miskin NTT yang tidak mempunyai aksesibilitas pangan bergizi. Sampai disini seluruh logika kebijakan publik yang disusun dengan serentetan angka selama ini perlu ditanya validitas kebenarannya.