Menteri PAN-RB, Mendikbudristek dan Menkes Bahas Pengadaan ASN 2023,Seleksi CPNS 2023 Segera Dibuka?

POS-KUPANG.COM – Siap- siap,  Pemerintah segera membuka Seleksi CPNS 2023. Sinyal itu ditandai dengan Rapat koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( Menteri PAN-RB ) Abdullah Azwar Anas, Menteri Pendidikan Kebudayaan dan riset dan Teknologi ( Mendikbudristek ) Nadiem Makarim, Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, Rabu 30 November 2022 lalu. 

Rapat koordinasi tersebut membahas tentang Rencana Pengadaan ASN 2023. 

Dikutip dari laman menpan.go.id, Menteri PAN-RB, Abdullah Azwar Anas mengatakan,  pemerintah akan melanjutkan target pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kesehatan secara nasional melalui pengadaan ASN tahun 2023.

"Pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas, dan kita bahas hari ini bersama Pak Nadiem Makarim dan Pak Budi Gunadi Sadikin. Tentu sektor lain juga kita siapkan formasinya,” ujar Abdullah Azwar Anas.

Baca juga: Seleksi CPNS 2023 di Depan Mata, Siapkan Dokumen, Berikut 4 Formasi Prioritas dan Syarat Pendaftaran

Dalam Rakor yang turut dihadiri Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Mendikbudristek Nadiem Makarim, Abdullah Azwar Anas mengimbau instansi pemerintah pusat dan daerah untuk mengusulkan kebutuhan ASN di tahun 2023. Penyampaian kebutuhan ASN tersebut tentunya dilakukan dengan mempertimbangkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

"Mari kita data bersama terkait dengan kebutuhan dan jumlah ASN yang mendesak yang perlu segera kita penuhi," tuturnya.

Dikatakan Abdullah Azwar Anas, arah kebijakan pengadaan ASN tahun 2023 memberi kesempatan untuk rekrutmen talenta digital berupa data scientist secara terukur. Perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS) juga akan dilakukan dengan sangat selektif.

Senada dengan Abdullah Azwar Anas, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemenuhan tenaga kesehatan di daerah harus diikuti oleh komitmen pemda untuk mengajukan formasi yang sesuai dengan kebutuhan. "Saya minta seluruh daerah segera mengisi formasi yang dibutuhkan untuk 2023. Dan pastikan cocok, jangan sampai kalau yang dibutuhkan dokter tapi yang dimasukkan tenaga administrasi," tegasnya.

Baca juga: Persiapkan Diri, Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas Beri Sinyal Seleksi CPNS 2023 Segera Dibuka

Diakui Budi Gunadi Sadikin, saat ini masih banyak pemerintah daerah yang enggan untuk mengajukan formasi nakes karena alasan anggaran. Untuk itu Kementerian Kesehatan telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk mencari solusi terkait alokasi spesifik untuk pembayaran gaji PPPK dan program-program kesehatan yang dibuat oleh pemerintah pusat sesuai dengan arahan Presiden.

"Pemerintah pusat sudah membantu mengalokasikan dananya secara lebih spesifik untuk nakes yang memang berkontribusi banyak dalam meningkatkan level pendidikan dan kesehatan," jelasnya.

Sementara Mendikbudristek Nadiem Makarim menguraikan tiga paket kebijakan mengenai pemenuhan guru PPPK. Pertama, jika dalam bulan Februari hingga Maret 2023 formasi tidak diterima 100 persen dari pemerintah daerah maka pemerintah pusat bisa melengkapi jumlah formasi PPPK. "Pemerintah pusat akan mengajukan dan menetapkan formasinya," ujarnya.

Kedua, Undang-Undang APBN dan Peraturan Menteri Keuangan akan mengatur secara spesifik bahwa anggaran gaji dan tunjangan melekat untuk PPPK tidak akan bisa digunakan untuk hal lain. Bahkan tidak bisa digunakan untuk hal pendidikan lainnya.

Ketiga, dana spesifik untuk pengangkatan PPPK tersebut hanya akan ditransfer ke pemda pada saat pengangkatan sudah terjadi. (*)

Ikuti berita POS-KUPANG.com di GOOGL NEWS