Berita Kota Kupang

Pemkot Kupang Raih Penghargaan Mitra Pengendalian Inflasi Terkolaboratif BI NTT 2022

Bank Indonesia Perwakilan NTT menganugerahkan sejumlah penghargaan kepada para stakeholder/mitra maupun responden dari berbagai kategori

Editor: Edi Hayong
POS-KUPANG.COM/HO
POSE BERSAMA - Penjabat Wali Kota Kupang, George Melkianus Hadjoh, S.H pose bersama dengan pimpinan Bank NTT usai acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia dan Temu Responden 2022, Rabu (30/11/2022) 

POS-KUPANG.COM, KUPANG- Penjabat Wali Kota Kupang, George Hadjoh S.H. menghadiri acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia dan Temu Responden 2022 pada Rabu (30/11/2022) bertempat di Auditorium Nemberala lantai III Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dalam acara tersebut Bank Indonesia Perwakilan NTT menganugerahkan sejumlah penghargaan kepada para stakeholder/mitra maupun responden dari berbagai kategori.

Untuk Pemerintah Kota Kupang sendiri menerima penghargaan BI NTT 2022 sebagai pemenang dari kategori kedua, sebagai Mitra Pengendalian Inflasi Terkolaboratif Kabupaten/Kota Non Indeks Harga Konsumen (IHK) Wilayah NTT, menyisihkan 2 nominasi lainnya, yaitu Kabupaten Sikka dan Kabupaten Sumba Timur.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Johanna Lisapaly yang diterima langsung oleh Penjabat Wali Kota Kupang.

Usai menerima penghargaan tersebut, Penjabat Wali Kota Kupang mengatakan bahwa urban farming menjadi salah satu solusi pengendalian inflasi yang tengah diupayakan Pemerintah Kota Kupang saat ini.

Baca juga: Kepala Perwakilan BI Sampaikan Strategi Pengendalian Inflasi di NTT, Ini Strateginya

"Kurang lebih seribu hektar lahan kosong di Kota Kupang sudah berhasil diidentifikasi dan siap untuk ditanami kelor, sorgum serta tanaman hortikultura. Bahkan Pemkot Kupang sudah mulai gerakan menanam di dua lahan kosong milik Pemkot di Kelurahan Naimata dan Kelurahan Naioni," kata George.

Penjabat Wali Kota mengaku kerja pemerintah tentunya membutuhkan peran serta semua stakeholder agar bersama-sama berkolaborasi untuk kesejahteraan masyarakat.

Selain urban farming, seperti menanam kelor dan sorgum di sejumlah lahan kosong, menurutnya Pemkot Kupang juga sudah mulai membangun komunikasi dan kerja sama dengan pemasok bahan-bahan kebutuhan pokok pemicu inflasi seperti telur dan ayam potong, yang selama ini didatangkan dari luar NTT.

"Kerja sama juga dilakukan dengan daerah-daerah lain yang ada di daratan Timor yang selama ini memasok suplai barang kebutuhan pokok warga Kota Kupang. Kami juga sudah minta Dinas Perhubungan untuk mengintervensi kenaikan harga barang akibat kenaikan biaya transportasi, dengan memberikan subsidi kepada penyedia jasa angkutan barang-barang kebutuhan dari luar Kota Kupang, seperti mobil pikap," ujarnya.

Pemerintah Kota Kupang, lanjut George, yang dilantik sebagai Penjabat Wali Kota Kupang pada 22 Agustus 2022 silam, juga melakukan intervensi anggaran sebesar Rp 10 miliar pada APBD Tahun 2023 untuk penanganan inflasi dan dampak sosial bagi masyarakat.

Baca juga: Kepala Perwakilan BI NTT Sebut Transaksi Tunai Provinsi NTT Alami Net Outflow Rp 144,2 Miliar 

“Agar dapat mengendalikan inflasi, Pemerintah Kota Kupang telah dan akan terus melakukan langkah-langkah teknis, antara lain sidak pasar yang dilaksanakan setiap hari serta operasi pasar yang dilaksanakan masing-masing 2 kali seminggu di kelurahan dan tempat-tempat ibadah guna menekan kenaikan harga beberapa komoditas serta menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok masyarakat melibatkan Tim Satgas Pangan Provinsi NTT, unsur TNI Polri, pihak Bulog, Pelindo, Pertamina dan PT Angkasa Pura,” jelasnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, S. Donny H. Heatubun, dalam laporannya menyampaikan pada tahun 2022 ini, TPID Provinsi NTT dan TPID Kota Kupang terpilih menjadi salah satu nominasi TPID Provinsi dan TPID Kota Terbaik dalam seremoni TPID Awards.

Dia mengapresiasi seluruh upaya extra effort dan sinergi yang telah dilakukan bersama melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota serta koordinasi seluruh stakeholder yang terlibat.

Menurutnya sinergi dan kolaborasi TPID telah diwujudkan melalui pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di Pulau Flores dan Sumba, Gerakan Tanam Holtikultura di pekarangan rumah, pelaksanaan high level meeting  secara berkala serta operasi dan sidak pasar dalam rangka menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Halaman
12
Sumber: Pos Kupang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved