Berita Kota Kupang
Kepala Perwakilan BI NTT Sebut Transaksi Tunai Provinsi NTT Alami Net Outflow Rp 144,2 Miliar
Ia menjelaskan untuk aset investor di pasar modal sendiri, PT Bursa Efek Indonesia NTT sahamnya sebesar Rp 400 miliar lebih
Penulis: Ray Rebon | Editor: Rosalina Woso
lihat foto
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ray Rebon
POS-KUPANG.COM, KUPANG - Bank Indonesia melaporkan besaran gaji ke-13 dan pengaruhnya hingga dengan bagaimana pembayaran pajak secara digital.
Sedangkan Kepala Perwakilan BI NTT, I Nyoman Ariawan Atmaja, melaporkan ini saat menggelar acara Sante-sante B'omong Deng Media, Jumat 5 Agustus 2022 di Kantor BI Perwakilan Provinsi NTT.
Pada Juli 2022 disebut transaksi tunai di Provinsi NTT mengalami posisi net outflow senilai Rp 144,2 miliar yang dipengaruhi pencairan gaji ke-13 bagi ASN.
Baca juga: Para Pelaku UMKM Binaan Bank Indonesia NTT Terbantu dengan Adanya SIAPIK
"Mudah-mudahan semakin berbahagia dengan gaji ke-13," ungkap Nyoman.
Sementara itu, transaksi RTGS (Real Time Gross Settlement) pada bulan Juni ini tumbuh sebesar 16.78 persen (yoy), sedangkan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) terkontraksi sebesar 8,05 persen (yoy).
Ia menjelaskan hal ini juga dipengaruhi BI Fast mempengaruhi transaksi masyarakat karena menurutnya lebih mudah dan murah.
Ia menjelaskan BI-FAST adalah infrastruktur Sistem Pembayaran ritel nasional yang dapat memfasilitasi pembayaran ritel secara real-time, aman dan efisien.
BI Fast hanya mengenakan biaya transfer lebih murah yakni Rp 2.500 per transaksi dibandingkan biaya transfer yang dikenakan perbankan sebesar Rp 6.500 per transaksi.
Baca juga: Bank Indonesia NTT Adakan Kick off BI YES
Sementara itu ia juga ingin agar NTT dapat memungut pajak, retribusi parkir dan retribusi lainnya secara digital.
Ia menyebut daerah-daerah di Jawa, Bali, Sumatera yang telah menggunakan digitalisasi untuk menambah pendapatan daerah dapat memberikan pengaruh sangat signifikan.
"Ya terutama dari pendapatan pajak dan retribusi," ungkapnya lagi.
Lebih lanjut, kata dia, pengumpulan pajak secara digital ini dapat meningkatkan pendapatan daerah dan membantu mempermudah masyarakat.
"Bisa tiga kali lipat dari PAD-nya dan harapannya kita bisa mempercepat digitalisasi dari sisi pendapatan," tambah dia.
Sementara Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Negara (DJPb) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Catur Ariyanto Widodo, juga menyampaikan terkait Kredit Usaha Rakyat.
Baca juga: Bank Indonesia NTT Adakan Kick off BI YES
