Aliansi Solidaritas Besipae Datangi DPRD NTT Pertanyakan Hak Penguasaan Kawasan Besipae 

Marthen Tanono warga dari Desa Linamnutu mengatakan bingung muncul sertifikat di lahan itu, padahal itu ada kuburan masyarakat.

Daud Selan mengatakan ia sudah hidup di sana sebelum ada sertifikat ini. sertifikat ada di dalam hutan lindung.

Imanuel Tampani dari Desa Mio mengatakan, tahun 2022 dirinya sudah bertemu di DPRD NTT juga.

Wakil Ketua Komisi I DPRD NTT, Ana Waha Kolin mengatakan, Audiens agar Pemprov NTT menunjukkan batas dan sertifikat serta duduk bersama
menyampaikan soal hal layak hidup. 

"Pada 2020 bangun rumah dan berikan tanah 800 ha dan baru-baru ini ada masalah, saya kontak ke Kepala BPAD NTT. Kami akan dorong pemerintah untuk tuntaskan," katanya.

Leo meminta data lengkap sehingga kronologi kasus bisa diketahui dengan baik.

"Saya harapkan datang lengkap. Harus jelas kronologi soal aset ini sehingga kami juga sampaikan ke pemerintah juga jelas soal lahan 3780 ha itu.
Berikan kami bukti otentik agar kami rekomendasikan ke gubernur agar masalah ini bisa tuntas," kata Leo.

Yohanes Rumat Anggota Komisi II mengatakan, dirinya kesal karena soal ternak sapi yang disampaikan oleh aliansi.
"Tolong berikan kami dokumen. Dokumen kami pegang agar kami bisa bertindak," kata Yohanes.

Johan Oematan, anggota Komisi II mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi tersebut.

"Asalkan kami diberikan dokumen tindak lanjut. Kami akan cek soal sapi, tapi tolong bekali kami dengan bukti dan dokumen," kata Johan.

Sekretaris Komisi I DPRD NTT,Hironimus Banafanu mengatakan, kasus tersebut sudah cukup lama, bahkan sejak dirinya masih duduk di Komisi III DPRD NTT.
"Tahun 2009 lalu saya sebagai wakil Ketua Komisi III DPRD NTT. Saya sudah  pernah bertemu dengan aliansi dan hari ini bertemu lagi," kata Hironimus.(*)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS