Pilpres 2024,PDIP Beri Sanksi Keras hingga Nyaris Pecat FX Rudy, Begini Tanggapan Ganjar Pranowo

POS-KUPANG.COM - Penyataan FX Rudy mendukung Ganjar Pranowo maju jadi calon presiden ( Capres ) di Pilpres 2024 berbuntut panjang. Mantan Walikota Solo itu harus menerima Sanksi Keras dari PDIP bahkan nyaris dipecat dari partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu. Menanggapi Sanksi Keras PDIP terhadap FX Rudy, Ganjar Pranowo malah menyebut sebagai peringatan dan membuat partainya solid dan kompak.

Gubernur Ganjar Pranowo menilai Sanksi Keras yang diterima FX Rudy menjadi suatu peringatan agar PDI-P bisa menjadi suatu partai yang lebih solid dan kompak.

"Enggak apa-apa itu jadi peringatan, kan jadi solid lah partai dalam satu kekompakan," kata Ganjar dalam tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Kamis 27 Oktober 2022.

Dikatakan Ganjar Pranowo, jika pemanggilan dan pemberian Sanksi Keras dari DPP PDI-P kapada FX Rudy adalah suatu hal yang baik.

Baca juga: Dukung Ganjar Pranowo Presiden, Santri di NTT Berharap akan Terima Program Pengembangan Pesantren

Alasannya, melalui pemanggilan dan pemberian Sanksi Keras itu berarti partai berupaya untuk saling mengingatkan para kadernya.

"Baik juga sih saling mengingatkan," kata Ganjar Pranowo.

Sebelum memanggil FX Rudy, DPP PDI-P telah lebih dulu memanggil Ganjar Pranowo.

Pemanggilan Ganjar Pranowo bertujuan untuk klarifikasi pernyataan Ganjar Pranowo yang disebut siap untuk maju sebagai capres di Pilpres 2024.

Namun Ganjar Pranowo hanya mendapatkan sanksi berupa teguran lisan dari DPP PDI-P.

Baca juga: Pilpres 2024, Ganjar Pranowo Legowo Terima Sanksi PDIP, Tak Tarik Pernyataan Siap Jadi Capres

Berbeda dengan FX Rudy yang mendapatkan Sanksi Keras dan terakhir.

Menurut Ketua DPP PDI-P Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun FX Rudy adalah kader senior, sehingga sanksi yang diberikan harus lebih berat.

Komarudin pun menegaskan bahwa terkait capres dan cawapres seluruhnya adalah kewenangan dari Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri.

Sehingga Komarudin meminta semua kader PDI-P untuk bisa tertib, tanpa terkecuali.

"Calon presiden dan calon wakil presiden adalah kewenangan ibu Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri. Seluruh kader tertib tanpa kecuali."

"Pak Rudy ini adalah kader senior, maka tentu sanksi juga harus lebih berat. Karena itu kita jatuhkan sanksi peringatan keras dan terakhir kepada saudara FX Rudyatmo," terang Komarudin.