Pemerintah Lakukan Dua Pendekatan Bangun Tanah Papua: Infrastruktur dan SDM

“Selalu Presiden katakan, kita jangan hanya pendekatan keamanan saja tapi pendekatan kesejahteraan. Bagaimana orang asli Papua dengan kebijakan afirmatifnya bisa mendapatkan pemenuhan hak yang selama ini mungkin belum optimal, termasuk pendekatan budaya,” jelas Jaleswari.

Menurut Jaleswari, pemerintah memastikan pembangunan SDM bukan hanya harus terpenuhi soal hak pendidikan, kesehatan dan sebagainya, namun juga pendampingan secara berkelanjutan, di samping alokasi-alokasi anggaran yang harus tepat sasaran.

“Kita semua tahu bagaimana keputusan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional di Papua hingga kebijakan Bahan Bakar Minyak satu harga bisa sukses terwujud di sana, itu bukti bahwa jika komitmen seperti yang dijalankan pemerintahan Presiden Joko Widodo dijalankan dengan maksimal maka tidak mustahil pembangunan nasional Indonesia terwujud,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Sekretariat Wakil Presiden RI, Velix Wanggai pun menegaskan bahwa pemerintah telah meletakkan fondasi pembangunan di tanah Papua, bahkan hingga 20 tahun ke depan.

"Presiden dan Wakil Presiden telah meletakkan fondasi untuk Papua ke depan. Artinya dalam delapan tahun terakhir ini, fondasi itu menjadi penting untuk kita masyarakat Papua. Kebijakan itu akan disebut rencana induk percepatan pembangunan Papua 2022-2041," kata Velix.

Baca juga: Video Viral Instagram, Jokowi Kunker ke Mimika Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa ke Papua.

Keistimewaan dari aturan tersebut, katanya, akan menjadi acuan dalam perumusan rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Ada target-target yang harus dipenuhi oleh pemangku kepentingan terkait.

"Sebuah rencana induk yang menjadi pegangan bagi kita semua. Baik di kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota," kata Velix.

Dilanjutkannya bahwa dengan kebijakan pemerintah yang meningkatkan sebesar 2,25 persen dana otonomi khusus dari plafon dana alokasi umum nasional akan membuat banyak perubahan positif di Papua.

Adanya gelontoran anggaran itu, katanya, akan menjadi alasan yang kuat dalam mempererat komunikasi antara pemerintah pusat dengan seluruh pemerintah daerah di Papua, dalam rangka mendorong percepatan pembangunan di berbagai bidang.

"Menjadi bagian untuk memudahkan sinkronisasi melalui anggaran tersebut dan koordinasi antara pusat dan pemerintah daerah," kata Velix.

Dari kebijakan otonomi daerah, pemerintah membuktikan pelayanan publik semakin dekat dengan masyarakat.  Kemudahan itu akan membawa dampak terhadap pertumbuhan perekonomian Papua.

"Semua kalangan masyarakat dapat dipenuhi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah," imbuh Velix.

Baca juga: Jayapura Papua Menjadi Titik Awal Pembagian BLT BBM, Selanjutnya di Daerah Lain

Dari sisi kebudayaan, pemerintah pun dikatakannya telah menggunakan pedekatan berbasis kearifan lokal dan adat.

"Memiliki konteks kearifan lokal dan adat yang digunakan untuk membedah persoalan-persoalan mendasar yang ada di tanah Papua," pungkas Velix.

Sumber: siaran pers Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, Usman Kansong.

Ikuti berita Pos-kupang.com di GOOGLE NEWS