KKB Papua
KKB Papua Jangan Berharap Ketika Australia Berkomitmen untuk Kerjasama Militer dengan Indonesia
Kelompok Kriminal Bersenjata alias KKB Papua jangan berharap untuk mendapat dukungan Australia untuk mencapai Kemerdekaan Papua.
Human Rights Watch dan Amnesty mengatakan operasi Indonesia terhadap orang Papua Barat semakin sering disebut sebagai kegiatan “anti-terorisme” untuk membenarkan tindakan brutal, dengan Amnesty melaporkan bahwa “personel militer dan polisi sering membenarkan pembunuhan penduduk Papua dengan mengklaim bahwa mereka adalah anggota Gerakan Papua Merdeka (OPM) atau 'kelompok kriminal bersenjata' tanpa bukti yang jelas”.
Baca juga: KKB Papua - Buchtar Tabuni, Ketua West Papua Council, Dicokok Polresta Jayapura Kota
Benny Wenda, presiden sementara Papua Barat yang diasingkan dari Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Pemerintahan Sementara Papua Barat, menuduh pasukan Indonesia sebagai “teroris”.
“Indonesia melakukan terorisme terhadap rakyat saya melalui pendudukan ilegal mereka,” kata Wenda kepada Al Jazeera dari markasnya di Inggris. “Kami tidak memerangi rakyat Indonesia di Jakarta, di Jawa, tetapi Indonesia datang ke tanah saya dan meneror rakyat saya. Mereka melakukan perang ilegal melalui pasukan militer mereka di Papua Barat,” kata Benny Wenda.
Wenda mengatakan Australia memiliki “kewajiban moral untuk mendukung Papua Barat”.
Juru bicara Kementerian Pertahanan Indonesia Dahnil Azhar Simanjuntak dihubungi oleh Al Jazeera untuk artikel ini tetapi tidak menanggapi pertanyaan.
Pengungsi Papua
PM Australia Anthony Albanese menjadikan Indonesia sebagai pelabuhan panggilan internasional pertamanya setelah menjabat.

Dia terlihat bersepeda dengan Joko Widodo melalui halaman Istana Kepresidenan dan menjanjikan hubungan ekonomi yang lebih dekat.
Juga dalam perjalanan itu adalah Menteri Luar Negeri Penny Wong - yang berbicara kepada para pelajar di Jakarta dalam Bahasa Indonesia - dan salah satu menteri federal Australia Muslim pertama, Ed Husic, yang memiliki portofolio industri dan sains.
Albanese juga didampingi oleh 12 eksekutif yang mewakili industri dari pertanian hingga komoditas, termasuk Chris Jenkins, CEO divisi Thales Australia.
Terlepas dari niat baik yang ditunjukkan, hubungan Australia dengan tetangga utaranya yang padat sering terbukti menantang, situasi yang digarisbawahi oleh dukungan Australia untuk Timor Timur yang merdeka pada tahun 1999.
Pada tahun 2006, Australia juga menerima 43 pengungsi politik Papua Barat, dalam keputusan yang mengancam akan memutuskan hubungan sama sekali.
Adolf Mora adalah salah satunya.
“Saat itu, saya secara politik adalah seorang aktivis mahasiswa di tanah Papua Barat,” katanya kepada Al Jazeera.
“Kami percaya sebagai Penduduk Asli [Papua Barat], kami harus memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri dan memiliki kemerdekaan di Papua Barat.”
Baca juga: KKB Papua - Benny Wenda Berang Polisi Tangkap Buchtar Tabuni dan Dua Menteri ULMWP