Berita NTT
BPBD NTT Dorong Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas
sesuai UU No 24 2007 tentang penanggulangan bencana, salah satu strateginya adalah pengelolaan risiko bencana adalah berbasis komunitas
Penulis: Oby Lewanmeru | Editor: Edi Hayong
lihat foto
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru
POS-KUPANG.COM, KUPANG - Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD NTT mendorong upaya pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas, selain dilakukan secara kolaboratif semua elemen.
Hal ini disampaikan Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD NTT Ambrosius Kodo pada acara Seminar percepatan desa/kelurahan tangguh bencana di Provinsi NTT dan peluncuran aplikasi pemantaan dan data informasi bencana (INATANA) BPBD NTT di Hotel Swiss bellcourt, Jalan Timor Raya, Senin 17 Oktober 2022. Acara ini dibuka oleh Plt Sekda NTT Johanna E Lisapaly
Menurut Ambrosius, sesuai UU No 24 2007 tentang penanggulangan bencana, salah satu strateginya adalah pengelolaan risiko bencana adalah berbasis komunitas.
"Apapun yang kita kerja dalam konteks manajemen penanggulangan bencana ukuran kita cuma satu, berapa risiko yang bisa kita ditekan,bisa diminimalisir," katanya.
Oleh karena itu, Ambrosius mengatakan, pendekatan yang didorong adalah pendekatan komunitas.
"Mengapa, karena mengacu data dari Jepang bahwa sekitar 94 hingga 97 orang selamat dari bencana ditolong oleh dirinya sendiri ,orang sekitar, komunitas di mana dia berada. Sedangkan ditolong oleh regu penyelamat hanya sekitar 1 persen," katanya.
Oleh karena itu strategi ini didorong dan model yang harus didorong. Strategi penanggulangan risiko bencana oleh komunitas, mendorong komunitas akar rumput agat dapat mengelola risiko menolong. Kita dorong, agar semua orang didorong untuk peduli terhadap keselamatan diri sendiri.
"Saya dalam beberapa kesempatan saya katakan agar selamatkan dirimu ke tempat yang aman. Kalau sudah di tempat yang aman baru teriak ke pemerintah, kami di sini kekurangan makanan, disini kami tidak punya tempat tinggal, pakaian dan lainnya," kata Ambrosius.
Dikatakan, sesuai visi dan misi pembangunan Pemprov NTT. BPBD berada pada misi ketiga, yakni meningkatkan ketersediaan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan.
"Kaitannya di mana, tujuan menjamin terpenuhinya dimensi keberlanjutan lingkungan hidup dalam pembangunan. Sasarannya, meningkatnya ketangguhan bencana daerah," katanya.
Baca juga: Kepala BPBD NTT Minta Pernyaluran Dana Stimulan Seroja Perlu Dipercepat
Ambrosius mengatakan, semua komponen perlu berkolaborasi dalam upaya penanggulangan bencana di NTT. Kolaborasi ini wajib bukan pilihan.
Menurut Ambrosius, tidak ada pilihan lain, selain harus membangun ketangguhan, sehingga penanggulangan bencana perlu dilakukan secara kolaboratif oleh semua elemen.
"Kolaborasi perlu dalam menangani persoalan bencana. Kolaborasi wajib bukan pilihan. Apalagi,Provinsi NTT termasuk salah satu provinsi yang rawan terhadap bencana," ujarnya.
